Hadir dalam kesempatan pembukaan Asda I Pemprov Banten bapak Anwar Mas'ud, Karo Hukum Pemprov Banten Agus Mintono, Kabid Perbendaharaan dan Anggaran BPKAD Banten Agus Setyadi.

Anwar dalam sambutanya menyampaikan pesan Gubernur Banten bahwa dana BOS dapat dicairkan segera, " Pak Gubernur meminta agar dana BOS bisa segera dicairkan dengan tetap memperhatikan aturan yang ada".
Lebih lanjut dalam sambutannya Anwar mengatakan, "peralihan kewenangan SMA dan SMK dari kab/kota ke Provinsi, masih menyisakan masalah yang cukup penting, yakni masalah data guru non PNS. Untuk menuntasakan masalah guru Non PNS ini, dirinya ditunjuk sebagai ketua tim pendataan guru Non PNS SMAN dan SMKN se Banten. Data guru Non PNS ini selanjutnya akan dijadikan dasar pengambilan kebijakan Gubernur dalam penataan guru Non PNS di Banten".
Untuk kepentingan pendataan, dalam kesempatan tersebut Anwar membagikan formulir pendataan bagi guru Non PNS kepada kepala Sekolah SMAN dan SMKN se Banten.

Sementara itu E. Kosasih Samanhudi dalam pengantarnya mengatakan, "dana BOS adalah amanat UU, untuk itu kami Dindikbud Banten dengan serius memproses agar segera cair, namun kami juga tidak ingin menabrak aturan, karena itu kami harus hati-hati. Langkah kehati-hatian ini membuat pencairan dana BOS agak terlambat, terutama untuk triwulan II".

Lebih lanjut Engkos mengatakan, "proses pencairan dana BOS melibatkan lintas OPD, diantaranya Dindikbud, Biro Hukum dan BPKAD. Koordinasi lintas sektoral ini juga memerlukan waktu sesuai SOP dimasing-masing OPD. Berdasarkan pengalaman ini, kedepan pengelolaan dana BOS akan ditingkatkan lebih baik lagi".

Karo Hukum Agus Mintono dalam paparannya menyampaikan, "keterlambatan pencairan dana BOS karena adanya transisi atau perubahan ketentuan dari sebelumnya belanja tidak langsung (BTL) menjadi belanja langsung (BL). Perda APBD dan Pergub penjabaran pelaksanaan APBD Banten ditetapkan pada bulan Januari 2017, alokasi dana BOS masuk sebagai BTL. Sementara pengelolaan Dana BOS pada SE Mendagri No. 903/1043/SJ tanggal 24 Februari 2017 sebagai BL. Hal inilah yang mengakibatkan adanya keterlambatan pencairan dana BOS, dan keterlambatan ini sesungguhnya karena faktor kehati-hatian saja, tidak ada unsur lain".

Senada dengan Agus Mintono, Kepala Bidang Perbendaharaan dab Pengangaran BPKAD Banten dalam paparanya mengatakan, " adanya perubahan dari BTL ke BL mengakibatkan pencairan dana BOS sedikit terkendala. Info yang saya terima untuk triwulan II BOS masih BTL, nanti lebih jauh nara sumber Kemendagri menegaskan tentang hal ini. Jika masih BTL, maka persyaratannya sama dengan pencairan BOS triwulan ke I. BPKAD memproses pencairan dana BOS atas dasar usulan Dindikbud dangan mengacu pada RKAS yang disusun sekolah. Berdasarkan SOP di BPKAD jika persyaratan sudah lengkap sesuai ketentuan maka proses pencairan hanya butuh waktu paling lambat 4 hari, pungkasnya.

Berdasarkan informasi hadir sebagai nara sumber dari kemendagri Bahri Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Dana Alokasi Kusus Dit. Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah dengan didampingi Rino dan Sari Kurniawati. Meteri yang diampu terdiri dari: Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS, Percepatan Penyusunan RKA Dana BOS, dan Penyusunan RKA Sekolah.

Berdasarkan data yang ada di Dindikbud Banten, kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh 221 orang kepala Sekolah Negeri se Banten, terdiri dari 146 oranh Kepala SMAN dan 75 orang kepala SMKN. Selain dihadiri oleh kepala sekolah, kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri oleh Para Kepala Cabang Dinas Kab/Kita Se Provinsi Bantenv