Pengelola Paud Nurul Hikmah, Emi mengatakan, Disdikbud Kabupaten Serang seolah bersikap sewenang-wenang dengan menghentikan pembangunan yang tengah dilaksanakan. Bahkan, anggaran pun belum diterima pihak pengelola sedikitpun, sehingga bahan material yang telah dikirim terancam tidak dibayar akibat tidak adanya biaya.

"Kami disuruh melaksanakan pembangunan sesuai prosedur dan aturan. Tapi saat semua bahan material sudah dikirim, bahkan ada yang telah digunakan, pembangunan distop tanpa alasan yang jelas, dan tidak ada anggaran yang cair sedikit pun untuk pembayarannya. Ini namanya sewenang-wenang," ungkapnya, Minggu (03/05/15).

Menurut Emi jika terjadi kesalahan dalam perencanaan maupun kajian dan evaluasi bantuan, hal tersebut merupakan tanggung jawab Disdikbud Kabupaten Serang, sehingga tidak boleh mengorbankan pengelola Paud.

"Jika sudah begini, kami yang jadi korban. Kalau kesalahan dalam perencanaan kan tanggungjawab pihak dinas. Ini juga sudah mencoreng nama baik kami di mata masyarakat," ujarnya.

Adapun total bahan material yang saat ini telah dikirim di lokasi pembangunan, termasuk ongkos petukang, kata Emi. Totalnya mencapai sekitar Rp25 juta. Untuk itu, Ia meminta tanggungjawab Pemkab Serang, dan Disdikbud Kabupaten Serang, untuk membayar kerugian tersebut.

"Padahal semua ini atas perintah dinas, yang sesuai dengan dokumen pelaksanaan pembangunan. Tapi kenapa harus dibatalkan secara tiba-tiba. Saya minta tanggungjawab pemerintah. Gara-gara bantuan ini, kami jadi punya hutang sekitar Rp25 juta," ungkapnya.

Emi berharap, agar pihak Disdikbud Kabupaten Serang dapat mencairkan anggaran pembangunan agar pihaknya segera membayar bahan material yang telah digunakan.

"Saya hanya minta penjelasan yang pasti, dan pembangunan tetap berjalan sesuai rencana, sehingga seluruh material dapat dibayarkan," katanya berharap.