Wakil Bupati Lebak dalam sambutannya mengatakan, perubahan yang terjadi di era globalisasi ini menuntut bergesernya peran pemerintah dari pelaku utama menjadi hanya memfasilitasi saja, dalam arti peran pemerintah lebih mengarah pada usaha menumbuhkan kesadaran dan pemahaman serta menekankan pada upaya menciptakan iklim yang berkembang di masyarakat dan dunia usaha, dengan menyediakan kemudahan melalui pelayanan prima terhadap masyarakat.

“Kita membutuhkan manajemen pemerintahan yang efektif, pengelolaan yang amanah, dan kemitraan yang harmonis antara sektor pemerintah, swasta dan masyarakat, Kita perlu menyiapkan terus sumber daya manusia aparatur yang mampu mewujudkan pemerintahan yang baik dalam rangka persaingan global serta pelaksanaan otonomi daerah,” ujar Wabup.

Sambung Wabup Lebak, guna membentuk kompetensi kepemimpinan yang berkualitas dan membentuk pemimpin perubahan, serta dalam rangka meningkatkan kapasitas perangkat daerah guna menunjang program pemerintah daerah terutama dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Lebak.

Wabup Juga berharap kepada seluruh peserta Diklat dapat memacu, menggali, mengasah serta memberdayakan potensi kepemimpinan tersebut, terutama bagi yang masih muda. “Cari yang muda yang masih fresh, tapi jika yang muda tapi pola pikirnya jadul jangan dipaksakan untuk lulus” tegasnya.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Lebak, Edi Wahyudi, diklat yang dilaksanakan mulai tanggal 27 Agustus hingga 21 Desember 2018 ini diikuti 80 Peserta Pejabat Eselon IV dari Berbagai OPD.

“Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran orang dewasa aktif (partisipatory andragogy), diantaranya ceramah, tanya jawab, diskusi, problem solving, curah pendapat, dan studi kasus,” tutur Edi.

Lanjut Edi menambahkan, penilaian terhadap kelulusan peserta pengembangan kompetensi difokuskan pada aspek proyek perubahan dimana komponen penilaian proyek perubahan terdiri atas perencanaan inovasi dan manajemen perubahan.