Masuk

Items filtered by date: Thursday, 17 October 2013

Friday, 18/October/2013

Jambret Tas, Seorang Pria Babak Belur

BOGOR - Pelaku penjambretan, IR (35), babak belur di hajar massa karena diduga telah menjambret tas seorang pengendara motor.

Published inBogor

Friday, 18/October/2013

Masalah TKI “Mirip” Bisnis Narkoba

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengaku pesimis terhadap penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Published inNasional

Thursday, 17/October/2013

Produk UU Jadi Ilegal Tanpa DPD

Jakarta-Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mendorong produk Undang-Undang yang dihasilkan DPR menjadi illegal. Alasannya, pembahasan UU itu tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). “Pasca putusan MK, pembahasan UU yang tidak melibatkan DPD, maka UU itu cacad formal,” kata anggota DPD, Intsiawati Ayus dalam diskusi “Konflik Antar Lembaga Negara” bersama pengamat hukum tatanegara, Margarito Kamis di Jakarta, (16/10).

Published inDKI Jakarta

Thursday, 17/October/2013

Proyek Ruang Kelas Diduga Bermasalah Kontraktor Terancam Dipolisikan

PAMULANG- Proyek Pembangunan dua ruang kelas di SDN 5 Pamulang yang dianngarkan ratusan juta diduga bermasalah. Proyek yang dikerjakan pada 2011 lalu tersebut belum digunakan lantaran bangunannya rapuh dan nyaris roboh, Diduga proyek tersebut tidak sesuai spek dan asal-asalan.

Hal ini diketahui saat kunjungan Komisi IV DPRD Kota Tangsel ke sekolah yang berad di jalan kemuning tersebut. Bahkan ruang kelas dilantai dua itu tidak memiliki jendela.

Published inPamulang

Thursday, 17/October/2013

Rekening Ratu Atut Belum Di Periksa PPATK

Atut JAKARTA-Status Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah yang masih sebagai saksi saat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebabkan rekeningnya belum diperiksa lembaga terkait. “Belum ada (diperiksa)," kata Ketua Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), M Yusuf di Jakarta, Rabu (16/10)

Menurut Yusuf, hingga kini KPK belum meminta PPATK untuk memeriksa rekening pribadi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. “Sebab belum ada permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal itu,” tambahnya.

Published inDKI Jakarta