Print this page

Indonesia 'Digenggaman' Asing

Indonesia 'Digenggaman' Asing

detaktangsel.comEDITORIAL - Indonesia di bawah cengkeraman asing bukan isu belaka. Indikasi pengaruh asing ini pun menguat. Tidak heran bila Indonesia kehilangan integritas dan kewibawaan.

Campur tangan Bank Dunia (World Bank) terhadap rumah tangga negeri ini tidak dielakkan. Bank Dunia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan turun menjadi 5,2 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 5,8 persen. Hal ini disebabkan harga komoditas menurun. Sehingga belanja pemerintah yang lebih rendah dari diperkirakan serta ekspansi kredit yang lebih lambat.

Pertumbuhan ekonomi juga dihantui ketidakpastian. Pasalnya, negara berpenghasilan tinggi terutama untuk kawasan Eropa dan Jepang dapat menghadapi risiko penurunan pertumbuhan dalam waktu dekat.

Konon, kondisi pendanaan secara global dapat menjadi sangat ketat dan ketegangan geopolitik internasional dan regional dapat mempengaruhi prospek yang ada.

Sementara kawasan Asia termasuk Indonesia tetap rentan terhadap perlambatan pertumbuhan. Bank Dunia merekomendasikan agar Indonesia mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tidak tepat sasaran.

Hal lain yang harus dilakukan Indonesia adalah meningkatkan pendapatan, menciptakan ruang untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan investasi, upaya pengentasan kemiskinan, serta memperkuat pertahanan fiskal.

Adapun reformasi struktural yang dilakukan pada sektor-sektor BUMN dan layanan milik negara dapat mengurangi dampak tindakan untuk mengendalikan utang pemerintah daerah dan munculnya shadow banking.

Untuk mempertahankan pertumbuhan adalah dengan reformasi struktural jangka panjang yang membantu negara berkembang seperti Indonesia memaksimalkan manfaat dari pemulihan global. Reformasi utama meliputi investasi yang lebih besar di bidang infrastruktur, memperbaiki logistik perdagangan dan memudahkan investasi jasa dan investasi asing secara langsung.

Sedangkan total impor meningkat 5,1 persen (MoM) menjadi USD 14,8 miliar pada Agustus 2014. Peningkatan impor dipicu kenaikan impor non migas sebesar 15 persen (MoM). Sementara, impor migas turun 18,5 persen akibat terjadi penurunan impor di seluruh jenis produk migas, khusus sektor gas yang turun paling besar mencapai 28 persen (MoM).

Keterlibatan asing tidak terbantahkan menyusul program tol laut yang digadang-gadangkan Presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi bisa memberikan ancaman bagi kedaulatan maritim dan industri maritim nasional. Ancaman tersebut akan terwujud apabila Jokowi menempatkan kursi Menteri Perhubungan kepada seseorang yang pro asing.

Kondisi tersebut sangat memrihatinkan. Karena pemerintah baru harus bisa menghentikan praktik liberalisasi seperti itu dengan cara memperkuat peran masyarakat pengusaha nasional.

Sungguh ironis dan naif bila Jokowi sebagai Kepala Negara menghalalkan asing mengatur negeri ini. Lalu, di mana peran dan partisipasi aktif profesional nasional mengambil posisi membangun negeri ini. Masihkah kita sangat tergantung kepada asing?

Kita perlu melakukan koreksi total bila kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi bila 'menganakemaskan' peran di Tanah Air. Tak pelak, mayoritas anak bangsa dipastikan hanya menjadi penonton di negeri sendiri.