Caleg 2014, Adakah Garansi Politik

Caleg 2014, Adakah Garansi Politik

detaktangsel.com- EDITORIAL, Penyelenggaraan pemilihan umum calon anggota legislatif (caleg) di depan mata, dua bulan lagi. Pesta demokrasi ini masih dimaknai sekadar hajatan lima tahunan. Namanya hajatan pasti ada......

Asumsi sementara kredibilitas caleg mencemaskan. Tidak tertutup kemungkinan DPR yang dihasilkan Pemilu mendatang diperkirakan tidak memiliki kompetensi dalam bidang politik. Maka, partai politik memiliki andil besar atas merosotnya kualitas parlemen ke depan.

Masyarakat juga tidak dapat diharapkan dapat memilih caleg-caleg berkualitas yang ada di nomor urut bawah. Banyaknya pilihan partai politik dan caleg akan membuat masyarakat cenderung memilih gambar partai politik. Konsekuensinya, nomor urut caleg menjadi hal penting.

Tidak berlebihan jika masyarakat mengeluhkan atau mengkhawatirkan kualitas calon wakil rakyat daftar susunan sementara. Karena, berdasarkan kondisi obyektif menunjukkan anggota dewan produk Pemilu 2014 belum menunjukkan keperpihakan terhadap kepentingan rakyat.

Sebaliknya para wakil rakyat memamerkan perilaku politik yang sangat menyakiti hati nurani rakyat. Misalnya, sejumlah wakil rakyat terlibat skandal seks dan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Relakah rakyat menerima caleg yang tidak berkualitas, baik dari segi moralitas maupun politik? Rakyat tentu akan menjawab, tidak! Jelas wakil rakyat yang tidak bermoral dan tidak menunjukkan sikap politik berpihak kepada kepentingan rakyat akan membuahkan keputusan-keputusan 'sesat'.

Rakyat harus berani melakukan perubahan untuk mengubah wajah dewan, baik di tingkat pusat, kabupaten, dan kota. Caranya, antara lain memilih caleg yang berkualitas, mempunyai moralitas tinggi, mempunyai kredibilitas tinggi, serta akuntabilitas. Untuk itu, rakyat agar tidak tergiur oleh janji-janji yang disampaikan para caleg yang berusaha mendekati rakyat dengan berbagai model pendekatan.

Sudah bukan zamannya lagi kita 'mendewa-dewakan' caleg. Tidak perlu lagi pemilih tergiur rayuan gombal caleg pada saat kampanye nanti. Sebaliknya rakyat butuh program konkret anggota dewan melalui produk undang-undang yang dilahirkan.

Di sisi lain, rakyat wajib mengingatkan partai politik agar tidak melakukan eksperimen politik dalam mengajuk caleg. Untuk itu, partai politik harus menjunjung tinggi komitmen moral. Dengan demikian, rakyat mendapat garansi politik untuk memilih caleg.

Dan, memang sangat lucu jika mengamat proses rekrutmen caleg dari masing-masing partai politik, terutama partai politik baru. Seolah kriteria berkualitas, kredibilitas, moralitas, dan akuntabilitas caleg diabaikan. Sehingga susunan daftar sementara caleg dipenuhi wajah-wajah yang dikenal rakyat tidak layak. Misalnya, mungkin rakyat mengetahui persis latar belakang sosial caleg karena terlibat masalah hukum atau tindak kriminalitas.

Sudah saatnya pemilih (baca: rakyat) menunjukkan sikap tegas dan posisi tawar yang jelas. Sehingga anggota dewan hasil produk Pemilu Legislatif 2014 benar-benar pantas menyandang predikat wakil rakyat.
Seruan agar pemilih sangat ekstrajeli dan cerdas menentukan pilihan adalah satu tuntutan yang harus dijawab. Karena, di antara caleg terdapat kader kutu loncat. Mereka pindah partai semata-mata ingin mendapat nomor jadi. Atau karena 'dipecat', lantas pindah kendaraan politik.

Memang patut dikampanyekan secara intensif. Dengan demikian, calon pemilih tidak ngawur menentukan pilihan.
Pemilih sangat dilematis untuk menentukan pilihan jika tidak memiliki data base politikus busuk yang lolos jadi caleg. Apalagi sistem pemilihan di Indonesia sangat rentan praktik politik uang. Bahkan, terkesan kursi dewan bisa diukur dengan bilangan angka harganya.

Celaka tiga belas jika kondisi seperti ini terus terjadi pada Pemilu Legislatif mendatang. Bisa dipastikan pemilih akan dijadikan alat belaka oleh politikus-politikus busuk. Alhasil anggota dewan yang terpilih tidak mencerminkan aspirasi rakyat, sehingga produk undang-undangnya pun tidak bernapaskan hati nurani rakyat.

Pemilu Legislatif harus dijadikan tonggak kebangkitan kesadaran rakyat untuk memilih caleg yang merefleksikan kepentingan rakyat. Dengan kesadaran yang tinggi, rakyat akan memilih wakil-wakilnya di parlemen, baik di tingkat DPR maupun DPRD secara mandiri dan bebas dari praktik politik uang.

Maka, pada akhirnya wajah parlemen kita akan dihiasi wajah-wajah politikus yang memberi garansi politik bahwa keberadaannya sebagai anggota dewan semata-mata untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. (red)

Go to top