"Hal ini tidak tepat kalau sampai menampilkan sosok yang amat kental dengan masalah politik. Kamo menemukan soal ini pada mata pelajaran Bahasa Inggris yang diujiankan" tutur Munirudin.

Muribudin menilai, hal tersebut tidak layak untuk dijadikan soal pada UN. Siswa yang tengah mengikuti ujian dapat terindikasi menjadi project memuluskan stategi salah satu politik meraup suara dari pemilih pemula.

"Jelas ini tidak layak kan siswa kelas 12 itu sudah masuk kategori pemilih pemula kalau bicara politik. Ini ada apa, kan menjadi pertanyaan kami kalau terindikasi ada muatan politik," tandasnya.

Ia menambahkan, seyogianya tim pembuat soal dapat berlaku independen sebelum menjadikan topik Jokowi sebagai konteks soal UN. Seharusnya tim pembuat soal bisa menyeleksi, jangan ada muatan yang seperti ini lagi. Karena ini UN ranah pendidikan, tidak boleh dicampuradukan dengan situasi politik saat ini.

Sementara itu, ia menambahkan, pihaknya juga menemukan soal yang bertopik sama konteks Jokowi pada soal ujian Bahasa Indonesia yang diujiankan sehari sebelumnya.

"Hari ini ada soal di Bahasa Inggris untuk satu paket yang kita temukan. Kemarin, soal Bahasa Indonesia juga ada satu. Yang pasti, kedua soal itu tidak tepat. Karena memuncuklan sosok biografi seseorang yang bernuansa politik saat ini. Hal itu sangat tidak baik menjadi soal UN," pungkasnya.