Forum Konsultasi Publik merupakan pemaparan evaluasi prioritas daerah kondisi makro daerah serta sasaran dan prioritas pembangunan daerah oleh pemerintah kepada perangkat daerah yang berkepentingan dan masyarakat untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi dari masing-masing perangkat daerah. Kegiatan itu bertujuan agar rencana pembangunan yang telah disusun, kedepannya dapat menjawab permasalahan yang sedang dihadapi oleh perangkat daerah dan masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian, Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta, Sekretaris Daerah Kota Cilegon Maman Maulidin, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Cilegon Wilastri Rahayu, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Cilegon, dan diikuti oleh Kepala OPD dilingkup Pemkot Cilegon.
Dalam sambutannya, Helldy menyampaikan jika rencana pembangunan dilaksanakan secara berjenjang dan bertahap.
"Sesuai dengan undang - undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan harus dilaksanakan secara berjenjang dan bertahap dimulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang tingkat Kota," ujarnya.
Lebih lanjut Helldy mengatakan bahwa, Forum Konsultasi Publik menjadi proses awal dalam perencanaan pembangunan. "Secara teknis dalam tahapan berjenjang itu juga telah diatur lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 dimana proses perencanaan pembangunan diawali oleh pelaksanaan Forum Konsultasi Publik," ungkap Heldy.
Pada kesempatan itu, Helldy juga menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Cilegon mengalami peningkatan.
"Pembangunan manusia di Kota Cilegon secara konsisten terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya IPM, dimana pada tahun 2021 IPM di Kota Cilegon telah mencapai 73,35 point atau meningkat 0,30 point dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 73,05 point," bebernya.
Helldy mengklaim jika Kota Cilegon menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Banten yang telah berhasil menurunkan angka pengangguran sebesar 2.56 persen pada tahun 2021.
"Dampak dari pandemi pada tahun 2020 membuat angka pengangguran di Kota Cilegon meningkat di angka 12.69 persen. Namun pada tahun 2021 Kota Cilegon telah berhasil menurunkan angka pengangguran menjadi 10,13 persen dimana Kota Cilegon menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Banten yang berhasil menurunkan angka pengangguran tertinggi, yakni sebesar 2.56 persen," terang Heldy.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi'raj menjelaskan, DPRD memiliki peran dalam penyusunan Perencanaan RKPD Kota Cilegon tahun 2023.
"Saya minta untuk Bappeda agar dapat terus berkoordinasi dan bersinkronisasi dengan DPRD terkait penyusunan rancangan awal RKPD Kota Cilegon tahun 2023, sebab DPRD memiliki peran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan awal RKPD Kota Cilegon tahun 2023 ini," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Kota Cilegon Wilastri Rahayu mengatakan, kegiatan yang diadakan Pemkot Cilegon bertujuan untuk menyepakati program prioritas pada tahun 2023.
"Kegiatan ini memiliki tujuan untuk menyepakati program prioritas dari hasil analisa permasalahan dan isu strategis yang akan dituangkan dalam penandatangan berita acara kesepakatan Forum Konsultasi Publik sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan RKPD Kota Cilegon tahun 2023," pungkasnya. (man)