Hal ini mendapat sorotan dari anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI Dalam Rangka Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 bersama KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi Banten dan Bawaslu Provinsi Banten di salah satu hotel di Kota Cilegon, Rabu (3/1/2021).

"Belum terkonfirmasi berapa persentasinya. Tapi tadi Bawaslu menyampaikan angka money politics cukup tinggi. Ini karena kesenjangan kaya dan miskin di Banten tinggi, sehingga politik uang subur di sini,” terangnya.

Lebih lanjut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), itu menjelaskan bahwa tingginya politik uang akan menjadi pembahasan utama di Komisi II DPR RI selain ambang batas pencalonan presiden dan partai. Sebab, kata dia dengan politik uang akan menghasilkan kepemimpinan yang tidak amanah. 

“Jadi tugas bersama terutama ini akan jadi bahasan utama dalam rapat komisi nanti,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Banten Wahyul Furqon mengatakan terkait persoalan money politics yang masih marak di Provinsi Banten, pihaknya tak henti-henti melakukan sosialisasi ke masyarakat.

"Terkait persoalan money politics kalau kita di internal penyelenggara kita juga terus sosialiasi ke teman-teman sesuai kode etik apalagi money politics kita ngga main-main. Jangan sampai mengotori proses demokrasi. Kita tidak putus-putus menyampaikan kepada masyarakat, langsung turun kelapangan KPU kabupaten kota menyisir kelapangan terus melakukan koordinasi," pungkasnya. (man)