Walaupun belum menerima secarik surat keputusan apapun soal keberlangsungan jabatannya, namun Sahruji mengaku legowo atas langkah yang diambil pengurus partai Golkar Cilegon dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada DPD I Golkar Banten maupun DPP Golkar atas usulan tersebut.

 

“Kami sebagai kader, kami nyatakan We Love Golkar (Kami Cinta Golkar-red). Untuk itulah kami patuh dan tunduk terhadap ketentuan yang diatur oleh partai. Saya nyatakan menerima dengan lapang dada usulan pemberhentian saya, di saat saya telah berkontribusi secara nyata sehingga dalam pemilu legislatif 2019 lalu Golkar Cilegon masih tetap sebagai pemenang pemilu,” kata Sahruji kepada awak media dalam keterangan persnya di salah satu rumah makan di Kota Cilegon, Selasa (18/8/2020).

 

Sahruji memaparkan, sudah menjadi bagian dari partai berlambang beringin itu, jauh sebelum Kota Cilegon berdiri, dan masih menjadi bagian dari wilayah Jawa Barat. Atas dasar pengalaman itulah, dirinya menegaskan bahwa sejumlah pengurus DPD II Golkar Cilegon yang mengusulkan pemberhentiannya melalui dasar rapat pleno partai dianggapnya merupakan juniornya dalam berpolitik dan berorganisasi di kepartaian.

 

“Hasil rapat pleno yang diumumkan oleh Sutisna Abas, Nasir dan Irfan Ali Hakim itu, mereka saya anggap adalah kader-kader junior yang belum memberikan kontribusi besar secara nyata bagi kemenangan partai seperti hari ini. Saya diusulkan diberhentikan, tidak merasa kecewa karena saya tidak meninggalkan sesuatu yang buruk, tapi sudah berkontribusi besar bagi partai. Partai Golkar sudah menang di pemilu legislatif Cilegon dengan perolehan lebih kurang 58.000 suara, tapi kenapa tidak bisa menghantarkan kadernya ke kursi DPRD Banten yang saat itu calonnya adalah Suminar dan Sutisna Abas?, sehingga ini justru malah merugikan DPD I Golkar Banten,” terang Sahruji.

 

Sahruji juga mengaku bahwa dirinya juga pernah menjadi Anggota Legislatif hasil pemilihan langsung pada 2004 lalu. 

 

"Mereka yang mengusulkan pemberhentian saya junior-junior saya. Bahkan Pak Tisna (Sekretaris DPD II Partai Golkar Cilegon Sutisna Abas) ketika nyalon di Legislatif Provinsi Banten 2019 lalu tidak jadi, saya anggap belum memberikan kontribusi. Pak Nasir (Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Cilegon Mochammad Nasir) juga 2004 nyalon bareng saya tidak jadi," pungkasnya.

 

Sahruji menjelaskan, bahwa kecintaannya pada partai Golkar akan terus dia buktikan pada Pilkada Cilegon tahun 2020 ini melalui dukungan pemenangan pada pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Iye Iman Rohiman dan Awab.

 

“Kami mendukung Haji Iye (Iye Iman Rohiman) di Pilkada Cilegon 2020, karena Haji Iye itu sendiri adalah sebagai kader senior partai Golkar yang sama-sama sudah berkontribusi bagi partai Golkar Cilegon. Dia sudah dua periode menjadi anggota DPRD dari Golkar. Persoalan dia nyalon dari partai lain, itu karena dia membutuhkannya. Tapi karena saya cinta pada kader Golkar, maka saya mendukungnya sebagai calon Walikota. Dan apa yang sudah disampaikan oleh Sutisna itu, sudah menjawab bahwa semua ini bukan manuver politik di Pilkada,” paparnya.

 

Menurut Sahruji, ia bersama barisan kader Partai Golkar Cilegon lain mendukung pasangan Iye Iman Rohiman dan Awab karena Iye sendiri juga kader Partai Golkar.

 

"Saya legowo segala konsekuensi dan keputusan Partai Golkar. Saya fokus untuk memenangkan Haji Iye sebagai Ketua Tim Pemenamgan Iye-Awab. Banyak kader Golkar yang ikut saya dukung Iye-Awab," jelasnya.  

 

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Kadin Kota Cilegon ini menambahkan, banyaknya kader Partai Golkar yang mengikuti jejak politiknya, bukan karena ditarik-tarik tetapi karena kharismanya.

 

"Saya ini orang lapangan, saya petarung untuk memenangkan Golkar," tuturnya.

 

Hal senada dikatakan Wakil Sekretaris DPD II Golkar Cilegon, Sam’un. Ia mengatakan bahwa realitas yang turut dialaminya merupakan hal yang wajar dalam sebuah pesta demokrasi terutama jelang Pilkada Cilegon tahun ini.

 

“Layaknya sebuah pesta, Pilkada ini kan adalah pesta demokrasi. Pesta yang identik dengan penyajian aneka makanan dan minuman, membebaskan masyarakat untuk memilih menu yang ada, sesuai dengan selera. Pesta itu identik dengan kesenangan, masa harus dengan paksaan dan intimidasi?. Dan kebetulan ‘menu’ inilah yang kita pilih. Kami belum menentukan sikap (pasca usulan pemberhentian oleh DPD II Golkar Cilegon-red), karena We Love Golkar,” katanya. 

 

Diberitakan sebelumnya, bahwa pengurus DPD II Golkar Cilegon akhirnya secara resmi mengumumkan pengusulan pemberhentian Sahruji dari jabatannya sebagai Wakil Ketua dalam jajaran kepengurusan partai tersebut ke DPD I Golkar Banten hingga pemberhentian sebagai kader partai ke DPP Golkar.

 

Sekretaris DPD II Golkar Cilegon, Sutisna Abas menjelaskan bahwa usulan pemberhentian itu ditempuh partai lantaran Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon itu dipandang sudah melakukan tindakan indisipliner, yakni tidak mendukung pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Ratu Ati Marliati dan Sokhidin yang diusung partai Golkar.

 

“Pak Haji Sahruji telah menjadi pemenangan pasangan Iye-Awab. Oleh karenanya apabila ada pengurus dan kader partai tidak mendukung keputusan partai, maka partai harus mengambil sanksi dan tindakan karena itu sudah merupakan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai,” ujarnya dalam keterangan pers di kantor DPD II Golkar Cilegon, Selasa (18/8/2020).

 

Dijelaskan Sutisna, upaya pihaknya ke arah sanksi administrasi itu sudah mengacu pada petunjuk dari Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto terkait dengan sikap kader dan pengurus yang bertentangan dengan keputusan partai.

 

“(Kepada DPD I Golkar Banten-red) Kita ingin bahwa Pak Haji Sahruji dikeluarkan dari kepengurusan partai Golkar Cilegon. Terkait dengan keanggotaan itu merupakan wilayah dari partai Golkar Pusat (DPP). Dan insha Allah minggu depan surat DPD I Golkar Banten sudah turun terkait dengan permohonan itu,” katanya.

 

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Bidang Hukum DPD II Golkar Cilegon Moch. Nasir menerangkan bahwa usulan pemberhentian itu juga ditujukan terhadap Wakil Sekretaris DPD II Golkar Cilegon, Sam’un yang dianggap juga sudah melakukan hal yang sama. Menurutnya, langkah parta ditempuh setelah munculnya usulan dari pengurus partai di tingkat bawah sebelum akhirnya diplenokan Golkar Cilegon pada 27 Juli lalu dan dituangkan ke dalam surat bernomor 028/DPD II/Golkar/CLG/VII/2020 tentang Permohonan Pemberhentian Pengurus kepada DPD I Golkar Banten dan surat yang dilayangkan ke DPP bernomor 029/DPD II/Golkar/CLG/VII/2020 tentang Permohonan Pemberhentian Anggota.

 

“Alasan pemberhentian tersebut adalah karena yang bersangkutan dengan nyata telah melalaikan kewajibannya sebagai anggota dan kader partai, dan telah melanggar ketentuan pasal 16 juncto pasal 4 ayat 2 tentang Kewajiban Anggota dan pasal 6 ayat 2. Yang bersangkutan bisa dikenakan ketentuan pasal 5 ART tentang Pemberhentian Sebagai Anggota juncto pasal 19 ART tentang Pemberhentian Sebagai Pengurus Partai,” jelasnya.

 

Dipaparkan, kedua surat hasil rapat pleno partai itu kemudian dilayangkan pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 28 Juli lalu. Lebih jauh, partai Golkar Cilegon menurutnya belum berencana untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Ketua yang membidangi Koperasi, Wiraswasta, UMKM, Buruh, Tenaga kerja, Tani dan Nelayan tersebut.