Print this page

Dewan Minta Penjelasan KPU Soal Hasil Pilkada Cilegon

Dewan Minta Penjelasan KPU Soal Hasil Pilkada Cilegon

detakbanten.com Cilegon – Belum adanya kejelasan terkait Rapat Pleno Penetapan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Terpilih periode 2021-2026. Hal ini dipertanyakan Komisi I DPRD Kota Cilegon saat rapat internal yang digelar di ruang rapat Komisi I, Jumat (15/1/2021).

 Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon Hasbudin mengatakan bahwa pihaknya akan meminta penjelasan akan hal itu dan rencananya akan segera melakukan dengar pendapat (hearing) dengan KPU sekaligus Bawaslu. 

"Banyak masyarakat Cilegon ingin mengetahui informasi itu. Banyak yang menanyakan kepada kami, kapan pleno penetapan akan dilakukan. Sementara KPU Kota Cilegon tidak ada kabarnya sama sekali,” kata Hasbudin saat ditemui di ruang komisi, Jumat (15/1/2021).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, menilai terkait pembahasan rapat pleno kepala daerah terpilih merupakan hal yang penting. Sebagaimana diketahui, sambung Hasbudin di pertengahan Februari ini, masa jabatan Walikota Cilegon Edi Ariadi dan Wakil Walikota Cilegon Ratu Ati Marliati akan segera berakhir.

“Pak Wali dan Bu Wakil masa kepemimpinannya kan habis, Saya lupa, entah 15 Februari atau 16 Februari. Tapi sampai sekarang jangankan info pelantikan, pleno penetapan suaranya juga tidak ada info sama sekali,” katanya.

Selain membahas jadwal rapat pleno, kata Hasbudin pihaknya juga akan mengevaluasi selama tahapan pilkada yang telah dilakukan oleh KPU. Terutama menyangkut penggunaan anggaran yang diserap saat pilkada berlangsung.

“KPU Cilegon termasuk mitra kerja kami, wajar jika ingin mengevaluasi. Apakah tahapan-tahapan pilkada kemarin tidak ada yang terlewatkan, bagaimana serapan anggarannya. Bawaslu Kota Cilegon pun akan kami undang,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Kota Cilegon Irfan Alfi menjelaskan bahwa pihaknya sampai saat ini masih menunggu arahan dari KPU RI untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya. 

“Teknisnya, KPU RI bersurat ke kabupaten dan kota. Setelah itu, barulah kami menggelar pleno. Sepertinya pleno nanti akan dilakukan serentak. Tapi itu tergantung dari keputusan KPU RI nanti," tandasnya. (man)