Artinya ada sisa anggaran sekitar Rp9,6 Miliar yang belum terpakai. Selama penyerapan anggaran itu, baru digunakan untuk penyediaan paket sembako atau bantuan sembako, operasional distribusi beras kedaruratan dan bantuan operasional tagana atau relawan.
Kepala Dinsos Kota Cilegon, Ahmad Jubaedi mengatakan, anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp12,8 Miliar itu bersumber dari Biaya Tak Terduga (BTT) APBD Pemerintah Kota Cilegon tahun 2020.
Jubaedi beralasan, rendahnya serapan anggaran itu karena sejauh ini, anggaran tersebut hanya digunakan untuk pengadaan sembako, distribusi beras dan operasional para relawan sosial.
“Realisasinya sesuai kebutuhan, karena pengganggaran ini diperuntukan hingga akhir tahun, jadi semuanya perlu dievaluasi dulu,” kata Jubaedi, Senin (20/7).
Namun, kata dia, hal itu tidak menjadi persoalan sepanjang anggaran yang dikeluarkan tepat sasaran sesuai dengan petunjuk teknis yang ditentukan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pemkot Cilegon. Selain itu, anggaran tersebut pun diperuntukkan hingga akhir tahun 2020.
Ia juga mengatakan, Dinsos Kota Cilegon mendapat alokasi bantuan keuangan untuk penanganan COvid-19 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sebesar Rp19,2 miliar. Akan tetapi, sampai saat ini bantuan dari Pemprov Banten tersebut belum disalurkan ke Dinsos Kota Cilegon.
Dengan demikian, anggaran penanganan dampak Covid-19 pada Dinsos Kota Cilegon yang hingga kini belum terpakai jumlah keseluruhannya sebesar Rp29,2 Miliar.
“Nanti atau kapan, kami ajukan pencairan bantuan anggaran Covid-19 dari Provinsi Banten untuk Dinsos Kota Cilegon. Entah masih di provinsi atau sudah di BPKAD (Cilegon), kami belum tahu juga,” ujarnya.
Jubaedi mengatakan, pihaknya akan tetap fokus terlebih dahulu pada pengeolaan anggaran BTT dari APBD Kota Cilegon. Sebab, masih harus dievaluasi untuk pada akhirnya mendistribusikan kembali bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Faturohmi meminta kepada dinsos untuk mengoptimalkan batuan sosial tersebut agar tepat sasaran.
"Kita minta di optimalkan terutama untuk bantuan sosial kepada masyarakat. Yang kemarin belum terakomodir kita minta akomodir terus yang belum optimal pelaksanaanya kita minta diperbaiki," kata Faturohmi.
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan agar dinsos segera mengevaluasi data-data masyarakat yang berhak mendapatkan bantua sosial dari dampak Covid-19 tersebut.
"Waktu hearing itu kita minta untuk penyaluran berikutnya ditunda dulu sampai semuanya diperbaiki. Kita mintanya secepat mungkin dilaksanakan," tandasnya.