Bukan itu saja, infrastruktur dan fasilitas publik yang semestinya dapat diberikan kepada masyarakat umum dinilai tak sebanding dengan anggaran yang digelontorkan hingga triliunan rupiah.

Hal ini dikatakan oleh Maftuhi, Ketua LSM Gerakan Pemuda Peduli Pembangunan (LSM GP3) kepada detakserang.com, Senin (5/5).

"Cilegon yang berusia 15 tahun, kalau ibarat orang adalah anak yang sudah akil baligh dan sudah mengenyam pendidikan, minimal tingkat SLTP, tapi kalau kami lihat secara kasat mata, tidak ada perubahan sama sekali. Cilegon dari dulu itu itu saja, beberapa kantor SKPD masih ngontrak, pejabat banyak yang double job, bahkan kecamatan cibeber tidak mempunyai pasar, ini tidak sebanding dengan APBD yang trilyunan,"ungkapnya.

Masih kata Maftuhi, hal yang paling utama yang seharusnya dilakukan adalah mereformasi birokrasi dan perlu menata ulang kembali infrastruktur yang difasilitasi kepada masayarakat.

" Disamping itu perlu dilakukan penataan kota yang indah dan infrastruktur yang bagus. Dan salah satu informasi yang saya dengar, Pemkot melalui dinas sosial, katanya mau bangun panti rehabilitasi dengan budget sebesar Rp.4 Milyar, hal itu sebenarnya harus dikaji ulang, karena belum tentu panti itu buat orang cilegon. Salah satu yang mendasari dikaji ulang adalah dimana panti rehabilitasi itu untuk orang gila dan anjal. Kami melihat banyaknya orang gila dan anjal bukan dari masyarakat cilegon, melainkan orang luar yang ada disini. Orang gila itu sengaja dibuang ke cilegon oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab," Terangnya.

Ditambahkannya, pembangunan panti rehabilitasi itu tidak ada multi player effect dan tak tepat sasaran sejalan dengan dana yang dianggarkan.

"Masih mending buat alokasi yang lainnya saja, salah satunya adalah kita belum mempunyai Balai Latihan Kerja yang permanen. Dan kalau bisa dibangun, manfaatnya akan sangat terasa sekali, sehingga masyarakat kita punya skill. Saya pikir untuk mengatasi orang gila dan anjal, pengawasannya saja yang diperketat," Pungkasnya