KPPI Bogor Suarakan Keterwakilan Perempuan di Dewan

kppiBOGOR-Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bogor masih minim, hal itu terlihat pada Pemilu Legislatif (Pilleg) DPRD Kota Bogor pada dua periode terakhir. Jumlah keterwakilan perempuan belum bisa menembus angka 30 persen seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Padahal, partai politik (parpol) sudah berlomba-lomba memenuhi quota perempuan sebesar 30 persen sebagai syarat mutlak untuk lolos dalam setiap kali pemilihan legislatif (pilleg).

“Itulah faktanya dilapangan dimana quota perempuan belum maksimal,” ujar Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Bogor, Euis Widyaningsih.

Diakuinya, pada periode 2004-2009 misalnya, jumlah anggota dewan yang diwakili perempuan di DPRD Kota Bogor hanya sebanyak lima orang. Sedangkan di periode berikutnya, 2009-2014, perempuan yang mewakili rakyat Kota Bogor baru berjumlah delapan orang.

Kondisi ini, kata dia menjadi catatan penting bagi KPPI Kota Bogor untuk mendongkrak perolehan suara perempuan pada 9 April 2014, mendatang. “Ini masih menjadi PR kita, walaupun memang selalu ada peningkatan jumlah perempuan yang duduk di Parlemen. Ya, minimal di Pilleg periode 2014-2019 bisa terpilih 15 anggota dewan perempuan,” ungkapnya.

Euis yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi B di DPRD Kota Bogor merasakan, sering kali sulit memperjuangkan kebijakan yang berkaitan dengan isu perempuan, karena sedikitnya jumlah suara di Dewan. Tapi hal tersebut menjadi tantangan bagi siapapun perempuan yang terpilih dan duduk di kursi Dewan.

“Minim suara sudah pasti sulit memperjuangkan hak perempuan. Semisal tentang tenaga kerja, cuti haid. Kesannya mungkin sepele, tapi perempuan yang merasakannya. Dan akhirnya selalu kalah,” imbuhnya.

Untuk itu,lanjut Euis, sejak dibukanya daftar bakal caleg untuk pilleg 2014, KPPI Bogor yang terdiri dari 30 pengurus inti dan 90 pengurus di seluruh kecamatan se-Kota Bogor melakukan giat melakukan ‘road show’ ke sejumlah parpol sebagai bentuk dukungan terhadap bakal caleg perempuan.

“Itu sebagai bentuk dorongan dan motivasi dari kita karena sudah berani mencalonkan diri menjadi wakil rakyat. Sudah 10 parpol yang didatangi, sedangkan dua parpol lagi, waktu itu belum positif lolos,” terang Euis.

Lebih lanjut ia mengatakan, KPPI juga rutin menyelenggarakan pelatihan serta pembekalan bagi para perempuan yang berkecimpung di parpol baik di tingkat kecamatan ataupun di tatanan kota/provinsi.

“Kita bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), Kesbangpol, dan KPU untuk memberikan pemahaman seputar dunia politik,” ungkap dia.

Terkait dengan substansi pembekalan dan pelatihannya, Euis melanjutkan, lebih menekankan bagaimana membuat jaringan ke bawah saat di lapangan melalui komunikasi dua arah dengan masyarakat. Harus bagaimana berkomunikasi dan mengatur waktu antara keluarga dan karir di politik.

Akhir 2013 KPPI juga akan memberi pembekalan dan melakukan road show ke setiap parpol. Hal itu dilakukan dengan harapan memantapkan diri para caleg dan meyakinkan mereka bila perempuan punya kualitas sama dan setara dengan laki-laki.

Sementara, adanya anggapan tidak mengenakan mengenai kapasitas perempuan yang kurang mumpuni, Euis menapiknya. Menurutnya, hal itu tidak bisa di generalisir, karena tidak semua perempuan demikian.

“Laki-laki pun tidak semuanya punya kapasitas. Intinya, masing-masing partai punya platform (program,red) berbeda dalam memilih, menentukan calegnya,” tandas dia. (rul)

Go to top