Warga Protes Pembayaran Ganti Rugi Bocimi Murah

detak.co.id- BOGOR, Sejak dicanangkannya mega proyek Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (BOCIMI) pada Desember 2011 oleh Gubernur Jawa Barat. Proyek senilai Rp. 7,8 Triliun itu, terus menuai masalah, terlebih pembayaran murah terhadap pemilik tanah yang akan digunakan jalur yang menghubungkan Bogor, Ciawi dan Sukabumi.

Bagaimana tidak, tanah milik warga hanya diharagi Rp225.000 permeter persegi. "Dari awal saya sudah keberatan dengan harga itu. Saya menjual tanah itu dengan terpaksa, karena tetangga lain sudah pada setuju," ujar Solihin (70) Kampung Raweuy, RT 3/ 10, Desa Ciadeug, Kecamatan Cigombong, disela pencairan dana di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Dia membeberkan, penawaran yang dilakukan pengembang sangat murah. Untuk tanah yang terdapat bangunan, hanya dihargai Rp330.000 permeter persegi, akhirnya disepakati dengan harga Rp 490.000 permeter persegi. "Sedangkan untuk tanah kering tanpa bangunan permeternya Rp 440.000 sampai Rp 470.000. Nah, untuk lahan sawah hanya Rp 225.000 permeternya," terang pria paruh baya ini.

Tidak hanya itu, warga juga mengeluhkan proses pencairan yang amat merumitkan. Warga harus meminta surat keterangan mulai dari Badan pertanahan Nasional (BPN) Badan Perizinan Terpadu (BPT) kemudian melaporkan ke Pemkab Bogor. "Sudah dibayar murah, pencairan uangnya juga ribet. Ini namanya ganti rugi bukan beneran, bukan ganti untung," kata dia.

Wawat (54), warga dari satu kampung dan desa yang sama juga mengeluhkan pembayaran yang murah. Padahal. Rumah dan tanah itu, satu-satunya harta miliknya yang diisi oleh dua kepala keluarga. "Kalau punya saya di hargai Rp 470.000 permeter perseginya. Yah, saya sih pasrah saja, karena kata pemerintah itu juga untuk kepentingan rakyat," keluh Wawat.

Sementara itu, Funding Officer BRI Kantor cabang Padjajaran, Sri Juminawati menjelaskan, sedikitnya terdapat 40 warga yang akan menerima ganti rugi, lantaran tanahnya digunakan untuk pembangunan Tol BOCIMI. "Hari ini (kemarin, red), kami melakukan pembayaran kepada 38 warga Kabupaten Bogor dan hari Senin mendatang untuk 2 warga Kota Bogor," kata Sri.

Dia menambahkan, bagi warga yang sudah melengkapi persyaratan, langsung menerima bantuan tersebut. "BRI sebagai bank pembayar hanya melayani warga yang akan melakukan pencairan, asalkan, proses persyaratan dari BPN, BPT dan Pemkab Bogor sudah beres," pungkasnya.

Kondisi ini langsung disikapi oleh Bos MNC Group, Hary Tanoesoedibjo. Menurutnya untuk pembebasan itu merupakan tugas dari pemerintah yang dalam hal ini Kementerian PU dibawah Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), karena pihaknya disini hanya sebagai pemilik konsesi (pemodal,red).

Untuk itu kata dia, kalau diperhatikan, banyak ketidakselarasan antara rencana pengembangan jalan tol dengan kesiapan dari pada pendanaan. Karena kata dia ada porsi yang merupakan bagian dari pemerintah kalau di tol namanya Lane Keeping, jadi kalau harga tanah diatas harga tertentu itu akan ditanggung oleh pemerintah, tapi itu sering kali mengalirnya tidak sekaligus sehingga pelaksanaannya tersendat.

"Jadi apabila bentuk pergantian kecil itu bukan salah dari pemilik konsensi, namun disitu ada peran besar pemerintah yang melakukannya," ujar Cawapres dari Partai Hanura ini.

Lebih lanjut ia mengatakan untuk mengantisipasi kegagalan yang sudah-sudah, dirinya mendesak pemerintah untuk bergerak cepat dalam menyelesaikan pembebasan tanah. Diakuinya memang masalah yang paling krusial dan selalu menuai kendala adalah pembebasan tanah.

"Untuk itu saya meminta kepada semua pihak bisa bergerak cepat untuk menyelesaikan proses pembebasan lahan bakal jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), agar pembangunan fisik dapat segera dilakukan," tegasnya.

Menurutnya, tahap pertama yang akan dibebaskan lahan di wilayah Ciawi dan Cigombong dan itu sedang berjalan. Tapi seperti diketahui memang untuk pembebasan yang menjadi leader adalah pemerintah sehingga pihaknya masih menunggu penyelesainnya. (rul)

Go to top