Ketua Forum Non PNS Rangga Husada mengatakan, mereka turun ke jalan untuk menagih janji Gubernur Banten Wahidin Halim untuk menaikan gaji non PNS sesuai upah minimum provinsi (UMP). "Pak Gubernur mengutarakan janji pas apel Kesaktian Pancasila 1 Juni janji menaikan (upah) non PNS. Seluruh non PNS tidak dibeda-bedakan," ujarnya.

Selain itu, Rangga juga mengatakan mereka menuntut agar adanya pengakuan dari Gubernur Banten mengenai keberadaan pegawai non PNS. Menurutnya pengakuan ini harus dituangkan dalam surat keputusan (SK).

"Sebelum melakukan unjuk rasa para pegawai non PNS sudah berupaya melakukan komunikasi dengan Gubenrur Banten Wahidin Halim, Sekda Banten Ranta Soeharta, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, dan DPRD Provinsi Banten melalui surat, namun hasilnya apa, kami tidak tahu," terangnya.

Rangga berharap, Pemprov Banten bisa bersikap adil dan memperhatikan para pegawai non PNS yang tidak masuk ke dalam kategori 1 dan kategori 2. "Ini krusial, kita sama-sama non PNS dan bekerja di Banten. Tapi hanya begitu-begitu saja," tegasnya.

Sementara Asisten Daerah (ASDA) III Pemprov Banten Samsir yang menemui perwakilan demonstran mengungkapkan, tuntutan gaji sesuai dengan UMK dan UMP dinilai sangat berat. Menurutnya tuntutan itu akan membebani struktur anggaran. "Harapan disamakan dengan UMK sangat berat bagi keuangan pemprov. Penyesuaian agak layak akan kita lakukan," tandasnya.