Dalam sambutan Kepala Kantor Wilayah yang diwakilkan oleh Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Septi Erni disampaikan bahwa Peduli HAM adalah upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia.

“Pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM bagi daerah dapat terwujud apabila daerah konsisten dan peduli terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM,” ujarnya.

Pada tahun 2023 ini penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM meliputi 10 Kriteria yang meliputi hak dasar antara lain hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak turut serta dalam pemerintahan, hak atas keberagaman dan pluralisme, hak atas kependudukan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta hak atas perumahan yang layak, serta hak perempuan dan anak.

“Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten terus berupaya untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam memfasilitasi Kabupaten/Kota untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI,” lanjut Septi Erni

Sedang dalam laporan penyelenggara yang disampaikan Kepala Bidang HAM Pensra, disampaikan bahwa dengan hadirnya Rapat koordinasi penginputan laporan kabupaten/kota peduli HAM ini bertujuan untuk memotivasi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan tanggung jawab melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM).

Turut hadir Narasumber Muhammad Hafiz dari CENTRA Initiative yang menyampaikan mengenai Aspek Pelaporan KKP HAM serta Firdita Sanditya dari Direktorat Jenderal HAM.