Menurutnya, harus ada regulasi (Pergub) dengan mekanisme yang jelas, sistematis, terkait aturan PSBB. Disinilah Pemrov Banten dan Pemda Tangerang Raya dituntut untuk mengeluarkan Pergub yang jelas, mengatur kebijakan komprehensif, mudah dipahami masyarakat dan tidak rancu sebagai acuan bagi petugas di lapangan untuk penegakan aturan PSBB.

 

“Aktifitas atau sektor usaha apa yang boleh buka, kalaupun ada pengecualian syaratnya seperti apa. Bagaimana pula penerapan PSBB bukan hanya di jalan-jalan besar saja (Jalan Provinsi), tetapi juga bagaimana aktifitas warga yang hanya di jalan gang atau jalan kampung,” katanya

 

Disituilah, yang harus diperhitungkan dalam waktu yang sangat pendek sebelum penerapan PSBB pada Sabtu (18/4/2020) nanti. Pemda, kata dia, dituntut ekstra keras, menghadirkan regulasi yang dapat dipahami bersama. Jangan lupa, Tangerang Raya sebagai kawasan industri dan jasa sangat besar pengaruhnya dalam menjaga stabilitas ekonomi.

 

Kedua, harus saling terhubung kolaboratif antar pemda di Tangerang Raya terhadap penerapan PSBB, ekksekusi PSBB tak bisa ego sektoral dan jalan sendiri-sendiri. Pemprov Banten sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat mempunyai andil besar soal supervisi, yang nantinya bicara evaluasi efektif tidaknya PSBB ini.

 

“Termasuk peran vital TNI Polri menjadi kesatuan dalam penegakan aturan (law enforcement) PSBB. Koordinasi dan kolaborasi menjadi kunci. Keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat juga memberikan warna efektif penerapan PSBB, terkait sosialisasi, khususnya soal ibadah di rumah atau perspektif ibadah di rumah saat wabah covid-19 yang menjadi kesepakatan bersama. Apalagi jelang puasa, soal ibadah membutuhkan sosialisasi yang baik dengan melibatkan tokoh agama,”jelasnya.

 

Ketiga, kebijakan anggaran yang efektif, mempunyai konsep detil dan tepat sasaran. Kebijakan anggaran pemda menghadapi PSBB kelihatannya siap, tetapi dirinya melihat kritisi rapuh. Kenapa bisa dikatakan siap, karena semua men-declaire anggaran yg cukup besar serta banyaknya bantuan dari pihak swasta.

 

Pemda, katanya,  seolah berlomba menyenangkan publik dengan ratusan miliar yg bakal digelontorkan. Memang Ini penting, untuk menyuntik psikologis masyarakat bahwa kesiapan anggaran untuk wabah corona membuat masyarakat bakal terbantu.

 

“Tetapi menurut saya ini rapuh, karena sampai sekarang belum terlihat konsep sistematis, skema program kerja detil kemana anggaran yang begitu besar bakal digunakan,” katanya.

 

Step by step program penanganan dan pemberdayaan masyarakat belum rinci terlihat. Semua masih bicara secara umum, tanpa detil soal arah program pergerakan dana ratusan miliar itu. Alokasi yang jamak masih soal pemenuhan APD, renovasi hunian isolasi sementara, penyemprotan disinfektan dan jaring pengaman sosial (JPS) sembako secara umum yang datanya masih semrawut hingga kini.