Ajakan tersebut disampaikan Gubernur dalam sambutannya pada kegiatan Halal Bihalal MW KAHMI Banten di Pendopo Gubernur, Kawasan Pemerintahan Pusat Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, (4/7/2018). Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Majelis Penasehat Majelis Nasional KAHMI Dr. Ir. H. Akbar Tanjung dan seluruh pengurus serta anggota KAHMI Banten.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh anggota KAHMI Banten selama ini. Dari masa pencalonan hingga saat ini, dimana sedang menjalani masa bakti sebagai Gubernur, yang sudah lebih dari satu tahun. Gubernur merasakan, dalam lingkungan KAHMI Banten, merasakan sebuah pertemanan yang melebihi persaudaraan. "Di sini saya mengenal berteman lebih dari bersaudara," ujar Gubernur.

Gubernur mengatakan, Provinsi Banten yang masih dianggap sebagai salah satu Provinsi tertinggal yang ada di Indonesia. Selain itu, masih ada labeling atas Provinsi yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi, maupun mentalitas birokrasi yang perlu ditingkatkan, merupakan pekerjaan rumah yang saat ini menjadi fokus utama.

Ia juga menyampaikan bahwa reformasi birokrasi adalah prioritas utama dari pemerintahan Banten saat ini. Menjadi fokus utama dari segala program yang ada. Memberikan tunjangan-tunjangan yang tepat sesuai dengan peruntukannya serta menindak keras untuk segala pelanggaran yang terjadi didalam pemerintahan itu sendiri untuk memberikan efek jera pada oknum-oknum terkait. "Tentu itu semua adalah segala bentuk bagian dari reformasi birokrasi ntuk Banten lebih baik lagi," ujarnya.

Untuk itu, WH merencanakan untuk membentuk satgas pemerintahan, untuk memonitor segala kegiatan yang ada dalam pemerintahan. "Banten memerlukan 102 Auditor untuk membentuk satgas, kita kemarin hanya punya 4. Dan saya mendapatkan 20 lagi auditor untuk membentuk satgas. Diharapkan kedepannya lebih baik lagi," ujar Gubernur.

Gubernur juga mengatakan, fokus pembangunan saat ini adalah bagaimana masyarakat dapat terjamin kesehatannya. "Saya ingin semua biaya kesehatan masyarakat Banten itu dijamin pemerintah daerah," katanya.

Gubernur menegaskan, anggaran sekitar Rp600 miliar pun untuk biaya kesehatan, yang menjadi dasar bisa dipenuhi oleh kas anggaran daerah. "Tapi, secara peraturan memang harus melalui BPJS. Itu yang menjadi hambatan. Tidak bisa langsung" ujar Dr. H. Wahidin Halim M.Si.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan permintaan maaf atas belum maksimalnya pelayanan PPDB. Kedepannya Gubernur berjanji akan lebih meningkatkan pelayanan tersebut.

Sementara Ketua Majelis Penasehat Majelis Nasional KAHMI Akbar Tanjung dalam kesempatan ini menyampaikan kepada seluruh anggota KAHMI Banten untuk kembali mengingat bagimana HMI dibentuk. Tidak lepas dari tujuan pendiri HMI sendiri untuk membangun bangsa Indonesia, mensejahterakan masyarakat, serta menjunjung tinggi Pancasila.