Implementasi SAP Akrual Jadi Tantangan Meraih WTP

Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual untuk Kepala SKPD di Lingkungan Pemprov Banten, di Bandung, Kamis (15/10). Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual untuk Kepala SKPD di Lingkungan Pemprov Banten, di Bandung, Kamis (15/10).

detakbanten.com BANTEN - Implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada pelaksanaan APBD 2016 menjadi tantangan Pemprov Banten untuk medapatkan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ketepatan alokasi anggaran dengan visi misi pembangunan menjadi keharusan.

Gubernur Banten Rano Karno mengatakan, penerapan SAP berbasis akrual menjadi komitmen Pemprov Banten merespon penerapan sesuai PP No 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) serta Permendagri No. 64/2013.
 
"Kami (Pemprov) terus berusaha dalam implementasi butuh persiapan sebaik-baiknya. Terutama sumber daya manusia (SDM) untuk paham dan mampu menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual di tahun 2016 nanti," kata Rano usai membuka Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual untuk Kepala SKPD di Lingkungan Pemprov Banten, di Bandung, Kamis (15/10).

Menurut Rano, seluruh jajaran Pemprov Banten harus meyakini agar pelaksanaan akuntansi berbasis akrual sanggup dilakukan. "Bukan ditakuti atau jadi beban berat, namun merupakan keharusan dalam pengelolaan keuangan daerah agar transparan, akuntabel, memenuhi nilai kewajaran dan kecukupan," tuturnya.
 
Penerapan sistem keuangan tersebut, lanjut Rano, harus dapat ditanggung bersama. Karena itu, dirinya meminta secara khusus jajaran kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bisa memahami untuk memimpin dan mengevaluasi sistem akuntansi akrual.
 
"Jangan menyerahkan semuanya ke bawahan, pimpinan SKPD juga harus menguasainya," katanya.
 
Jika semua SKPD mampu menjalankan akuntansi keuangan akrual, lanjut Rano, hal itu bisa mempengaruhi capaian opini atas laporan keuangan tahun 2015. Apalagi, Pemprov Banten dua kali berturut-turut meraih Opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2013 dan 2014. "Dengan peningkatan kompetensi SDM, kami harapkan, Opini WDP atau bahkan WTP bisa dipertahankan,” ungkapnya.

Go to top