Print this page

Dindik Banten Diduga Mark Up IWB, Massa Bakar Ban

Dindik Banten Diduga Mark Up IWB, Massa Bakar Ban

detakserang.com- BANTEN, Terkait pengadaan alat kegiatan belajar interactive white board (IWB) Puluhan massa yang tergabung dalam organisasi masyarakat berantas korupsi (OMBAK) dan gerakan moral anti kriminalitas (GMAKS) melakukan aksi demonstrasi dengan membakar Ban didepan gerbang kantor Dinas Pendidikan Provinsi Banten, dua lembaga tersebut menduga Dindik Provinsi Banten melakukan Mark Up harga IWB.

"Dindik tidak berani menunjukkan batang hidungnya, 'Ayo' keluar hadapi kami, datangi kami," teriak seorang Pendemo yang berorasi diatas pagar gerbang masuk Dindik Provinsi Banten, Rabu, (4/6)

Dalam tuntutannya, pendemo menuntut agar Dindik Provinsi Banten untuk lebih transparan lagi dengan kegiatan interactive white board atau IWB piloting project sekolah berbasis ICT sebesar 4,2 Miliar, pengadaan buku pengembangan pendidikan usia dini sebesar 2,7 miliar, pengadaan buku ensiklopedia 1 paket (20 jilid) sebesar 3 miliar.

Berikutnya, pengadaan barang paging system sebesar 4,2 miliar, pengadaan papan tulis elektronik pada pusat pengembangan budaya kerja guru (P2BKG) sebesar 2,8 miliar itu diduga adanya pungutan bantuan guru terpencil di pandeglang dan lebak.

Sementara itu, koordinator aksi Saepul Bahri saat berdemo mengatakan, bahwa pihaknya yang merupakan lembaga swadaya masyarakat atau LSM, meminta informasi publik. Karena dindik tidak mau menjawab secara terbuka.

"Kalau masyarakat kecil yang meminta informasi yang tidak mengerti anggaran kemungkin akan di acuhkan," tukasnya.

Selain didik provinsi Banten, para pendemo tersebut juga menggelar aksi di tiga tempat,"yaitu Dindik provinsi banten, SDAP (Dinas Sumberdaya Air dan Pemukiman) provinsi dan Kejari (Kejaksaan Negeri Kota Serang)," sebutnya.

Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian yang yang berjaga-didepan pintu Masuk Dindik. Seusai melakukan orasinya para pendemo lalu bergeser ke dua titik yang akan disambangi (SDAP dan Kejari).