"Nanti malam pukul 19:30 wib,mungki saja Bisa lebih awal pukul 18:30 wib," kata Agus Hariyadi, Staff khusus Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno saat di konfirmasi media melalui pesan singkatnya.

Menanggapi rencana rotasi pejabat di kalangan Pemprov Banten,Koordinator Umum Lembaga Kajian Independen (LKI) Banten, Dimas Kusuma, " mengatakan Rano Karno selaku Plt Gubernur ketika selesai melantik harus melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja para pejabatnya yang di lantik.

Apabila dalam 100 hari kedepan para pejabat tersebut kinerjanya kurang maksimal, maka harus di tinjau ulang dan kalau perlu langsung copot jabatannya," kata Dimas Kusuma saat ditemui di ruangannya.

Dirinya menyatakan, jika terjadi pergantian pejabat yang tidak baik kinerjanya ke depan, harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Apabila di perlukan, para pejabat yang akan dilantik ini membuat pakta integritas guna membangunan komitmen membangun banten yang baik dan bersih serta jauh dari tindakan KKN," sambunga menjelaskan.

Pria bertubuh gempal ini pun mendukung adanya rolling atau mutasi pejabat guna penyegaran dalam pelaksanaan tugas termasuk kekosongan pengisian jabatan eselon 2 untuk Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

Sempat tersiar kabar bahwa sesuai dengan ijin yang di berikan Kementrian Dalam Negeri bahwa hal yang harus di lakukan oleh Rano Karno adalah tidak boleh menon-aktifkan atau menon-jobkan pejabat, khususnya pejabat eselon dua yang masih ada sangkut pautnya dengan dinasti Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Banten Non aktif.