Demo Tenaga Honorer Banten Ancam Pemerintah Boikot Pilpres 2014

Demo Tenaga Honorer Banten Ancam Pemerintah Boikot Pilpres 2014

detakserang.com- BANTEN. Aksi demo Tenaga Honorer Banten Di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) menuntut kesejahteraan dan meminta untuk segera diangkat menjadi Pegawai Negri Sipil (PNS), massa mengancam Pemerintah untuk memboikot pelaksanan pilpres jika tuntutannya tidak dikabulkan.

"Boikot Pilpres kawan-kawan kalau pemerintah tidak mau memberikan kejelasan nasib kami," ujar salah satu orator honorer saat melakukan unjuk rasa, Senin (26/5/2014).

Ribuan orang yang tergabung dalam Front Pembela Honor Indonesia (FPHI) Provinsi Banten turun kejalan untuk berorasi meneriakan tuntutan para tenaga honorer, demonstrasi dilakukan ditiap titik Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), yakni di kantor DPRD Provinsi Banten, Dinas Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.

"Setelah dari Gedung DPRD Banten kita akan melanjutkan ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten," kata Ketua FPHI Banten, Fahrurrozi.

Sekira 1.200 orang massa mengatakan bahwa gajinya per-bulan tidak mencukupi untuk membiayai hidup selama sebulan. "Kita digaji hanya Rp150 ribu per-bulannya tidak cukup untuk hidup. Itu pun dibayar per-tiga bulan sekali," tukasnya.

Selain itu, tenaga honorer itu pun mengancam akan memboikot pelaksanaan tes CPNS jalur umum. "Kita menuntut menolak test Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) secara umum selama proses honorer blm di selesaikan. Nasib kami tidak pernah diperhatikan, sementara orang yang baru, tidak berjuang malah diangkat PNS," lanjutnya menerangkan.

Massa aksi akhirnya diterima oleh Asep Rahmatullah (wakil ketua DPRD Banten) dan Agus R Wisas (Ketua Komisi 1 DPRD Banten) di ruang serbaguna DPRD Banten. Dalam audiensi ini, perwakilan tenaga honor yang berjumlah 30 orang menyampaikan keluh kesahnya.

"APBD Banten triliunan, tapi tenaga honorer ada yang di gaji Rp 150rb perbulan yang di bayar setiap tiap bulan," kata Martin, perwakilan tenaga Honor.

Sementara Ketua Komisi 1 DPRD Banten, Agus R Wisas, membawahi Pemerintahan menanggapi pernyataan itu, mengatakan bahwa Komisi 1 telah melakukan secara maksimal dalam memperjuangkan hak mereka pada Kemenpan.

"Agenda komisi 1 itu sudah lebih dari tiga kali bulak-balik ke Kemenpan untuk mengurus K1, K2, dan K3 honorer agar di angkat menjadi CPNS. Sudah menjadi sekala prioritas komisi 1 hingga akhir agustus yang memasuki massa bakti kita," kata Agus ketika menerima perwakilan dari honorer tersebut.

Ini terjadi, lanjut Agus R Wisas, dirinya melihat bahwa permasalahan honorer belum selesai, karena reformasi birkorasi di negara kita sepenuhnya belum benahi.

Go to top