Disela-sela kesibukannya sebagai Gubernur Banten, WH menyempatkan diri menjadi dosen di Untirta pada program Kebijakan Publik. Dalam perkuliahan tersebut, WH memaparkan materi tentang Pengaruh Politik Terhadap Kebijakan Publik.

"Di era globalisasi ini telah mendorong masyarakat yang semakin melek teknologi informasi telah melahirkan tipe masyarakat yang semakin kritis, hal itu pula yang menjadikan semakin peduli terhadap kebijakan publik, sehingga pemerintah harus semakin responsif dan akomodatif," ujar WH saat menyampaikan materi perkuliahan.

Perihal keterpengaruhan politik terhadap kebijakan publik, WH mengatakan bahwa perumusan kebijakan publik terjadi melalui proses politik.

"Gagasan kebijakan sebagai politik, dan gagasan politik sebagai kebijakan yang diimplementasikan melalui rangkaian administrasi dan birokrasi," kata WH.

"Kebijakan publik tidak bisa dipisahkan dengan birokrasi karena kebijakan publik selalu dihubungkan dengan kegiatan pemerintah" tambahnya.

Dalam kesempatan itu, perkuliahan cukup interaktif antara dosen (WH-red) dengan mahasiswa. Pertanyaan terlontar dari mahasiswa yang bertanya mengenai siapa aktor atau pemeran dalam sebuah kebijakan publik.

"Siapa sebenarnya aktor atau pemeran kebijakan publik itu," tanya mahasiswa kepada WH.

WH menjawab bahwa dalam kebijakan publik itu ada aktor/pemeran serta resmi dan aktor/pemeran serta tidak resmi.

"Dalam kebijakan publik tentu tidak terlepas dari aktor pemeran, seperti yang diungkapkan dalam bukunya Budi Winarno (proses, teori dan studi kasus) bahwa ada aktor pemeran serta resmi dan aktor pemeran serta tidak resmi yang masing-masing mempunyai peranan khusus dalam sebuah kebijakan," jawab WH.

"Aktor resmi itu seperti agen pemerintah, presiden, kepala daerah (eksekutif) legislatif dan yudikatif, sedangkan aktor tidak resmi yaitu kelompok kepentingan (pengusaha/swasta), partai politik, warga negara individu. Masing-masing inilah yang ikut berperan dalam perumusan kebijakan," tambah WH.