Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Banten Ranta Soeharta saat membuka acara Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Banten tahun 2019, di Anyer, Kabupaten Serang, Selasa (20/03/2018). Acara ini juga dihadiri Kepala OPD Pemprov Banten, Perwakilan OPD, dan Bappeda Kabupaten dan Kota se-Banten.
Menurut Sekda, rancangan tema rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Banten tahun 2019 akan menjadi acuan perumusan tema dan prioritas pembangunan rancangaan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2019.
“Ini diharapkan akana terwujud keselarasan antara tema pembangunan nasional dan daerah,” jelas Sekda dalam sambutannya.
Menurutnya, berdasarkaan perkembangan daerah serta pokok pikiran DPRD dan aspirasi dari masyarakat, ada 5 (Lima) isu strategis yang berkembang saat ini yang perlu diperhatikan yaitu mengurangnya kesenjangan wilayah melalui pembangunan infastruktur, peningkatan daya saing daerah melalui aksesibilitas dan mutu pendidikan dana kesehatan, pengurangan pengangguran melalui peningkatan keterampilan, pengurangan kemiskinan melalui jaminan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan tata kelola pemerintah melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Melihat pada isu diatas, Sekda Ranta mengharapkan, dalam memilih prioritas kegiatan seluruh OPD dapat mengacu pada penyelesaian permasalahan pembangunan yang menjadi isu strategis.
“Intinya buat kegiatan yang fokus dengan tupoksinya masing-masing. Misalnya Indag cepat bebaskan lahanya buat terminal agrobisnis, Kesbangpol fokus pada pengamanan pilkada dan pileg, Ketapang dan Pertanian bergerak terus, Pak Opar (Bapenda) terus kejar target, perdanya diselesaikan dan restribusinya juga supaya PAD kita bisa tercapai dengan baik,” kata Sekda.
Sekda juga menjelaskan, untuk menjawab isu-isu strategis dan permasalahan yang berkembang, Pemprov Banten memiliki 4 (empat) program prioritas pembangunan, yaitu peningkatan akses, mutu pendidikan dan kesehatan dan sosial, peningkatan infasrtruktur wilayah, peningkatan ekonomi dan kesempatan berusaha serta peningkatan tata kelola pemerintahan.
“Isu ini kita buat dalam kegiatan, dalam program yang memberi manfaat kepada masyarakat. supaya pengganguran bisa ditekan, kemiskinan kita tekan, dan banten bisa semakin maju,” ujarnya.
Sekda melanjutkan, dalam rangka mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan lebih terukur, Pemprov Banten pada rancangan RKPD tahun 2019 menargetkan pencapaian indikator makro pembangunan yang lebih baik, misalnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,20 persen, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 6,2 persen, penurunan penduduk misksin hingga mencapai 5,0 persen dan penuruna angka pengangguran terbuka hingga mencapai 8,20 persen.
“Mari kita sama-sama hari ini kita pertajam kegiatan-kegiatan yang akan kita input, jangan lagi ada keterlambatan, jangan saling menyalahkan, mari kita sama-sama berikan pemahaman terhadap staf, perbanyak diskusi dengan esselon III dan IV,” tutup Sekda.
Pelaksanaan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019 Provinsi Banten pada dasarnya merupakan persiapan pemantapan pelaksanaan Musrenbang Provinsi yang akan dilaksanakan tanggal 10 April 2018 mendatang dan penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi Banten tahun 2019.
Baca Juga : DPRD Sesalkan Tidak Transparansi Usulan di Musrenbang Kecamatan Mekar Baru