Detakbanten.com, JAKARTA – Tingkat kemacetan di DKI Jakarta semakin naik setiap tahun setelah di tahun 2020 sempat turun drastis akibat pandemi dan mencegah masyarakat untuk bermobilisasi. Data TomTom Traffic Index menyebut bahwa kota Jakarta menempati ranking ke 29 sebagai kota termacet di dunia tahun 2022.

Detakbanten.com, TANGERANG -- Meski telah dilakukan pemasangan lampu merah atau alat pengendali isyarat lalu lintas (APILL) berbasis sistem Area Traffic Control System (ATCS) di simpang empat Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, namun tetap saja kemacetan lalu lintas tidak terbendung.

⁠⁠detakbanten.com KOTA TANGERANG-Setelah menerapkan Sistem Kendali Lalu lintas Kendaraan atau Area Traffic Control System (ATCS), kali ini Pemkot Tangerang menerapkan Traffic Public Announcement (TPA).

Alat tersebut memungkinkan petugas untuk bisa memberikan teguran ataupun imbauan pengguna jalan yang ada di beberapa simpang di Kota Tangerang. Sehingga kemacetan ataupun kesemerawutan yang ada di simpang sebagai akibat dari kurang tertibnya pengendara jalan bisa diminimalisir.

Wali Kota Arief R Wismansyah menyempatkan diri untuk mencoba alat tersebut, dengan mengimbau kepada pengguna jalan yang kebetulan melewati garis batas zebra cross untuk mememundurkan kendaraannya, sehingga tidak mengganggu pejalan kaki yang melintas.

"Bapak yang pakai baju merah silahkan mundur sedikit ke belakang agar tidak menghalangi pejalan kaki yang melintas. Mari kita biasakan berlaku tertib," imbau Wali Kota lewat TPA yang ada di Comand Center Dishub Kota Tangerang.

Dari 33 simpang yang sudah terpasang ATCS saat ini baru empat simpang yang sudah direalisasikan. Arief berharap agar peringatan Hari Perhubungan Nasional ini tidak hanya menjadi seremonial tahunan, tapi lebih dari itu harus bisa dimaknai sebagai komitmen dan tanggung jawab dari seluruh insan perhubungan untuk bisa memberikan solusi nyata terhadap persoalan perhubungan terutama transportasi kepada masyarakat.

"Mudah-mudahan bukan sekadar memperingati tapi juga harus bisa menghayati kenapa Dinas Perhubungan harus mengurus urusan perhubungan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk itu kita harus bisa memaksimalkan tanggung jawab yang dibebankan kepada kita selaku aparat," ujarnya.