Kritikan tentang tidak terbukanya nilai peserta tes datang dari Ketua LSM Geram Provinsi Banten Alamsyah. Ia menilai hal tersebut aneh karena Pansel tertutup soal hasil nilai seleksi bakal calon kades. Seharusnya Pansel membuka nilai semua bakal calon kepala desa agar tidak dicurigai adanya indikasi permainan dalam seleksi tes dasar akademis dan wawancara yang dilaksanakan pada Minggu, (18/6/2017) lalu.

"Kalau saja panitia seleksi membuka jumlah nilai dari peserta bakal calon Kades, disitu ketahuan mana peserta yang lulus dan tidak lulus, dan berapa jumlah bobot nilai yang tidak lulus dan yang lulus, disitu ada perbandingan untuk mengetahui antara yang lulus dan tidak lulus, ini kan aneh tidak dibuka ke publik apalagi ke peserta," terang kepada wartawan.

Menurut Alamsyah, sebagai masyarakat dirinya mempunyai kewajiban untuk mengawasi kinerja pansel yang berasal dari lembaga pusat pengkajian etika dan kepemimpinan pemerintahan. Karena lembaga tersebut dibayar dari APBD Kabupaten Tangerang.

"Di satu sisi ada aturan yang membatasi calon kades dengan batasan minimal dua orang maksimal lima orang, namun dari hasil tes seleksi pansel sekarang, peserta yang tidak lulus semuanya berasal dari desa yang bakal calonnya melebihi lima orang, salah satunya bapak Yusup dari Desa Cikasungka Kecamatan Solear," tandasnya.

Sementara, Kabid Pemdes pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang Tisna Hambali saat dikomfirmasi enggan menjawab secara detail alasan tersebut, dirinya menyarankan agar wartawan mengkomfirmasi kepada pansel yang secara langsung mengetes bacalon kades.

"Kalau urusan itu silahkan tanyakan kepada pansel, karena urusan tekhnis sepenuhnya sudah diserahkan kepada pansel, karena lembaga yang mengetes bacalon kades berasal dari lembaga yang independen," terangnya.