Dugaan pelanggaran tersebut terjadi pada salah seorang nasabah dengan melakukan penahanan sertifikat asli atas nama almarhum nasabah oleh Bank Syariah Mandiri.

"Diduga seluruh perjanjian kontrak dengan nasabah yang dibuat oleh Bank Syariah Mandiri cacat hukum karena tanda tangan salah satu nasabah yang dipalsukan oleh pihak Bank," kata Saeful Bahri kepada DetakBanten.com, kamis (4/6).

Bahri menegaskan, pihaknya Mendesak Bank Syariah Mandiri agar proses perjanjian kredit nasabah yang bersangkutan transparan. Pihaknya juga meminta kepada jajaran direksi pusat agar melakukan sanksi terhadap oknum karyawan Bank Syariah Mandiri yang diduga lalai dan menyalahgunakan kewenangan dalam aturan Perbankan.

Ketua LSM Gerakan Tranparansi Rakyat (GTAR) Banten Opan juga mempertanyakan Dasar Perjanjian Kontrak Restruktur yang dimiliki oleh pihak Bank Syariah Mandiri.

Temuan pelanggaran perbankan tersebut atas dasar laporan seorang warga, diduga pihak Bank Syariah Mandiri juga tidak memiliki dasar Klaim Asuransi yang dicairkan pada perjanjian kontrak sebelumnya. Sedangkan ahli waris diwajibkan membayar sisa hutang pada perjanjian kontrak restruktur.

"Kami meminta kepada pihak Bank Syariah Mandiri agar memberikan rincian uang yang masuk dari nasabah dari awal pencairan hingga terakhir sebelum nasabah tutup usia dan menghapus hutang pokok. Selain itu kami juga meminta Bank Syariah Mandiri agar segera mengembalikan semua jaminan debitur yang telah meninggal," tuntut Opan.

Sementara saat DetakBanten.com ke kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Serang untuk melakukan konfirmasi Kamis (4/6), Kepala Cabang enggan menemui dengan alasan sedang memiliki banyak tugas.

"Bapak lagi banyak tugas mas. Lagi ngurus pelunasan pembayaran Haji nasabah," ujar salah seorang satpam bernama Kristiono.