DIPERKIRAKAN CAPAI Rp. 300 M, SILPA APBD KOTA TANGSEL TAHUN 2013

ilustrasi ilustrasi

PAMULANG - Pembangunan kota Tangerang Selatan yang komprehenship sebagaimana harapan banyak pihak, nampaknya masih jauh dari harapan, hal ini terungkap dalam diskusi ringan teman - teman  yang Peduli Tangsel di kantor  detaktangsel.com (DT) dengan tema " mengupas APBD Tangsel 2013 ", Minggu (24/11).

Raport kinerja Pemkot Tangsel hingga tahun 2013 (di usianya yang ke-5) jelas terlihat 'terengah-engah' dalam menggapai impian. Di tahun 2013 khususnya, APBD mencapai hampir Rp 2,217 Triliun sebagai alokasi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) di 39 SKPD, termasuk Sekretariat Dewan (Setwan) sebesar Rp 63,2 miliar, plus alokasi untuk DPRD Kota Tangsel sebesar Rp 13,4 miliar.

Sementara itu, hingga triwulan ketiga, sisa anggaran BTL mencapai Rp 343,362 miliar dan BL = Rp 464,196 miliar ( data-red).

Sebagai catatan, alokasi anggaran terbesar masih di Empat SKPD dan SKPD lain yang nilai 'urgent' ,  yaitu, 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp 533,444 miliar; 2) Dinas Kesehatan menganggarkan Rp 292, 016 miliar; 3) Dinas Tatakota & Permukiman sebesar Rp 272,128 miliar ; 4) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DMSDA) sebesar Rp 261,700 miliar; 5) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) sebesar Rp 73,2 miliar; serta RSUD dialokasikanRp 58,670 miliar.

Sementara itu, Dinas Koperasi &UKM hanya dialokasikan sebesar Rp 13,105 miliar, Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp 13, 733 miliar, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp 12,391 miliar.

Ironis memang, dengan catatan keluarga miskin 20.5700 KK (data BPS 2011) , alokasi untuk peningkatan roda perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan,serta bidang lainnya termarginalkan. Namun inilah Tangsel.

Masalah Kemiskinan tersebut seperti yang diungkapkan Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Islam  Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Ciputat, Zaki Mubarak mengatakan Pemkot Tangsel harus serius  menangani kemiskinan di wilayah penyangga Ibukota negara ini.

Pasalnya, angka kemiskinan di Kota Tangsel  sempat meningkat pada periode 2012, angka kemiskinan  mencapai 11 persen dari jumlah penduduk.

"Tahun 2011 kan cuma delapan persen, sementara tahun  2012 naik menjadi 11 persen. Ini menandakan Pemkot  Tangsel kurang serius mengatasi kemiskinan," ungkapnya, Jumat (22/11).

 Dikatakan Pemkot Tangsel juga seharusnya membuat  parameter kemiskinan. Parameter kemiskinan ini  diakuinya berfungsi agar program penganggaran  pengentasan kemiskinan lebih terukur dan jelas.

"Porsi anggaran untuk pengentasan kemiskinan,harus  ditambah. Selama ini, porsi anggaran lebih fokus  pada pembangunan infrastruktur dan pendidikan," ucap Dosen Fakultas Ilmu sosial dan Politik itu.

Selanjutnya, Yang paling mengkhawatirkan, sebagaimana telah diberitakan sebelumnya oleh detaktangsel.com (04/10/2013) sebelum KPK menggeledah kantor Dinkes Tangsel, dengan judul Akhir Kiprah TCW (Wawan) ditangan KPK, Musibah Buat Kota Tangsel, benar-benar terjadi. Dinas Kesehatan sudah menjadi bukti, sementara itu, Dinas lain menyusul menjadi Target Operasi (TO) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Alhasil, semua pihak ketakutan, kegiatan/proyek tertatih-tatih. Bahkan, hingga triwulan ketiga capaian realisasi kegiatan baru mencapai dibawah 40%.
Resiko paling mungkin, menurut pusat kajian tindak pidana korupsi kota Tangsel, Edi Rusli adalah  sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) akan mencapai angka lebih dari Rp 300 miliar. (red)

« September 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Go to top