Menurut Ketua Bawaslu Banten Didi m sudi, Soal waktu belum ada kesepakatan, tapi soal penundaan itu sudah lengkap.

"Daerah daerah yang pilkada siap siap ditunda gegara Corona, soal waktu belum ada kesepakatan. Tapi soal penundaan itu sudah lengkap. Dalam rapat tersebut Ada penyelenggara (KPU, Bawaslu, DKPP), ada pemerintah (Mendagri), ada komisi yang membidangi (komisi 2 DPR)." Ungkapnya,Senin, (30/03/2020).

Didi memaparkan, ada beberapa poin dari hasil rapat dengan komusi II DPRI RI tersebut yang diantaranya, Melihat perkembangan pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat komisi II DPR RI menyetujui petundaan tahapan pilkada serentak 2020 yag belum selesai dan belum dapat dilaksanakan, pelaksanaan pilkada lanjutan akan dilaksanakan atas penyetujuan bersama antara Kpu pemerintah dan DPR, dengan penundaan pelaksanaan pilkada serentak 2020 maka komisi II DPR RI meminta pemerintah untuk menyiapkan payung hukum baru berupa peraturan pemerintah pengganti undang undang (PERPPU), dan dengan penundaaan pelaksanaan pilkada serentak 2020, komisi II DPR RI meminta kepada kepala daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak 2020 merelokasi dana pilkada serentak 2020 yang belum terpakai untuk penanganan pandemi Covid 19.

"Sedianya kan pemungutan suara pilkada 2020 dilaksanakan di bulan September 2020 ini, dimuat dalam UU 10/2016 (Pasal 201), dan nanti Untuk Mengubahnya harus ada perubahan UU, Mengubahnya paling cepat dengan Perppu." Jelasnya.

Didi juga menambahkan bahwa, Penundaan Pilkada serentak 2020 ini baru kesepakatan, dan nanti untuk keputusan resmi setelah keluarnya Perppu.

"Penundaan ini baru kesepakatan. Resminya nanti kalau sudah keluar Perppu." Tandasnya.