Dari data BPS, ada sebanyak 153 ribu lebih pelaku usaha kecil diwilayah banten dalam sekala menengah, dan 832 usaha micro yang tersebar di delapan kabupaten dan kota di Banten, dan ditengah tantangan bisnis saat ini, kompetisi bukan hanya bisnis versus bisnis, namun sudah bisnis versus model bisnis.

"Seperti yang diungkapakan Rhenald Kasali, tantangan bisnis saat ini sudah bisnis versus model bisnis, hanya bisnis-bisnis yang memiliki kecepatan informasi dan manajemen kinerja yang terukurlah yang akan bertahan,"ungkap Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten Ade Awaludin saat rapat Forum Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten, di Ruang Aula Gedung Setda Provinsi Banten, Kamis, 27/02/2020.

Jadi, kata Ade yang juga merupakan anggota Fraksi partai Gerindra ini menjelaskan, ada enam point pokok pikiran dari Komisi II bidang Ekonomi DPRD Provinsi Banten dalam memecahkan masalah tersebut.

"Enam point tersebut adalah pelatihan dan pemberdayaan terhadap SDM Koperasi di Banten, memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi di banten, melakukan pengawasan terhadap koperasi di Banten, pelatihan dan pengembangan sdm ukm di banten, memberikan kemudahan akses permodalan terhadap ukm di Banten, dan memfasilitasi dalam promosi ukm yang Berbasis E - Commerce ( online )." Jelasnya.

Dalam kegiatan rapat Forum Renja Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten tersebut merupakan sinkronisasi dalam penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD Banten dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah Untuk Tahun Anggaran 2021.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten, Drs. Tabrani, Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Koperasi dan UMKM Kabupaten Kota Se-Banten, Koperasi dan UMKM, serta pelaku usaha atau stakeholder yang ada diwilayah Banten.