Hal tersebut bagi pemerintah kota serang jelas menjadi cambuk kepala daerah untuk lebih serius lagi dalam memenuhi unsur-unsur formalitas atau pemenuhan dokumen dan ketentuan lainnya, implementasi SAKIP yang dilaksanakan setiap pemerintah daerah tidak hanya diperuntukkan bagi kepentingan daerah itu sendiri.

Akan tetapi, juga harus dapat langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden pada berbagai kesempatan yang menyampaikan bahwa instansi pemerintah harus berorientasi pada outcome, bukan lagi output. artinya, pemerintah harus menjamin bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, utamanya meningkatkan kesejahteraan.

"Ini merupakan satu peringatan, satu cambuk bahwasannya pemkot serang ini harus lakukan evaluasi semuanya, masa kota serang sebagai ibu kota provinsi mendapatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah rendah, ini menyakitkan," ungkap Mukhtar Effendi, Komisi I DPRD Kota Serang Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS), dikatornya, Rabu, 12/02/2020.

Seyogyanya kata Mukhtar Effendi,
sebagai Ibu Kota Provinsi itu yang memang harus lebih baik dari daerah daerah lainnya, ini harus ditingkatkan jangan sampai ini terulang lagi, terutama mental aparat biroktrasinya harus bagus Semua, karna ketika mereka menjadi aparatur pemerintah itu bukan hanya biasa saja, harus ada targetan target merencanakan. Target akan direncankana.

"Hasil Sakip yang rendah, ini menyakitkan rasanya, mentalnya harus di benahi semuanya, agar jadi semangat melayani, masa ibu kota provinsi dapat nilai yang rendah seperti itu, kami pun dari komisi 1 akan meningkatkan lagi pengawasannya sebagai tupoksinya kami agar senantiasa pemkot serang lebih baik lagi kedepan, Pada intinya, ini jadi catatan dari sakip itu, otomatis ini harus diperbaiki harus mengintrofeksi diri membenahi diri jangan sampai nilai ini terulang lagi," katanya.

Lebih lanjut Mukhtar mengatakan, hasil ini pula seharusnya juga menjadi perhatian dan evaluasi gubernur Banten, agar Kota Serang ini lebih mendapatkan perhatian kedepannya.

"Karna, sebagai ibukota Provinsi, Kota Serang ini cerminan dari pemerintah Privinsi juga, masa pusat ibukota provinsi dibiarkan." tandasnya.