Rakor yang dipimpin Asisten Deputi Bidang Infrastruktur Pertambangan Dan Energi Kemenko Marves Yudi Prabangkara, turut dihadiri perwakilan dari daerah yang akan mengelola PSEL, yaitu Provinsi Lampung, Kota Medan, Kab. Tangerang, Kota Pekanbaru, Kab. Siduarjo, dan beberapa Daerah lainnya.

 

Yudi mengatakan, Dalam pertemuan tersebut ditegaskan kembali soal upaya pemerintah untuk mengurangi volume sampah secara signifikan melalui Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

 

"Dalam Perpres diatur bahwa setelah pengelola sampah dan pengembang PLTSa ditetapkan, maka gubernur dan walikota mengusulkan kepada Menteri ESDM untuk memberikan penugasan pembelian tenaga listrik PLTSa oleh PT PLN," Katanya.

 

Yudi menekankan supaya persoalan fokus kepada penanganan sampah, bukan masalah listrik.

 

“Ini bukan urusan listrik. Yang mau kita selesaikan ini urusan sampahnya. Listrik itu adalah ikutannya,” ujarnya.

 

Sementara itu Bupati Zaki yang hadir langsung mengikuti rapat mengungkapkan, Tentu saja sangat membutuhkan Keppres percepatan ini karena lahan sudah ada, anggaran sudah ada, komitmen semua sudah ada, dan termasuk peraturan peraturan daerah nya tinggal asistensi dari Kementrian Menko maritim dan pemerintah pusat semua yang terlibat di sini untuk melaksanakan program proses lelang dan juga program pembangunannya.

 

"kami sangat berharap besar pada program ini, dan kami juga berharap mendapatkan prioritas utama apalagi kita dekat bandara soekarno-hatta," Pinta Zaki.

 

Untuk mewujudkan program tersebut Zaki meminta kalau boleh kami mohon juga untuk kalau tadi ada negara-negara yang diperbantukan menjadi konsultan baik langsung maupun tidak kepada daerah-daerah kita Mohon kalau bisa Singapura yang bisa membantu Kab. Tangerang, karena tidak jauh yang kedua mereka sudah memiliki konsep pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan juga sangat canggih sekali.