Menurut warga, pihaknya kerap melakukan komunikasi ke pihak pengembang, yakni soal keluhan tidak adanya air dan realisasi pemasangan sumur pantek plus mesin pompa semijetpump. Namun hingga kini tidak pernah direalisasikan.

“Kami warga sudah diberikan air yang diambil dari instalasi pengelolaan air (WTP). Tetapi air yang kami terima, selain tidak memenuhi unsur kesehatan juga kami dimintai biaya lagi. Tidak gratis, warga dibebankan lagi. Dikomersilkan lagi sama pengembang,” ungkap Yusman Nur salah seorang warga GPC saat dihubungi wartawan, Kamis (7/11/2019).

Kami juga mempertanyakan soal status lahan untuk instalasi WTP. Pasalnya warga belum mendapat informasi apakah di atas lahan berdirinya WTP itu masuk dalam site plan. Kalau memang masuk site plan, maka nantinya menjadi fasilitas fasos dan fasum untuk warga.

“Ini (lahan untuk WTP, red) juga harus jelas diinformasikan ke warga GPC. Yang dikhawatirkan setelah semua unit rumah habis terjual, apakah pengembang bakal mau bertanggungjawab menjadi fasos fasum warga. Sebab, kerap terjadi kalau unit sudah habis mereka pergi,”

Yusman yang mengaku telah membeli dua unit rumah merasa keberatan lantaran pengembang tidak memenuhi janji sesuai yang tertera dalam brosur. Terutama soal ketersediaan air bersih bagi penghuni.

Maka itu kata Yusman menandaskan, kami sebagai penghuni sepakat melakukan upaya hukum somasi. Warga sepakat menunjuk pengacara untuk meminta keadilan dari pengembang. Upaya somasi nantinya ini sengaja diambil karena pengembang tidak mengindahkan permintaan warga.

Informasi yang berhasil dihimpun, ada 136 unit rumah yang dipasarkan pengembang. Hingga Juli 2019, ada sebanyak 65 KK (belum terdata semua, red) tinggal di RT 006/RW 002, Desa Ciakar, Kecamatan Panongan. Namun hingga saat ini warga nyaris tidak mendapat fasilitas air bersih.