Menurut H Retno, saat ini panitia harus paham regulasi secara utuh baik itu undang-undang, Perda dan Perbup secara menyeluruh, sehingga jika ada gugatan bisa melakukan langkah-langkah yang ditempuh.

" Sampai saat ini belum ada bintek secara khusus kepada panitia secara spesipik khusus membedah aturan atau aturan tentang payung hukum pilkades," terang H Retno Juarno.

Sementara Hadiyat Nuyasin Kadis Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa ( DPMPD) Kabupaten Tangerang membantah tidak adanya bintek, menururnya setelah panitia pilkades terbentuk, langsung di adakan Bimtek, yg salah satu hasil'y adalah adanya usulan kenaikan honor penyelenggara Pilkades honor Panitia, BPD, Panwas, KPS serta adanya tambahan daftar pemilih di beberapa yang sangat signifikan.