Hal tersebut dikatakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Serang, Budi Rustandi diruang kerjanya.Kamis, 10/10/2019.

"Dalam masalah ini, saya harap bupati serang dapat legowo lah, ya kalau di tanya kapan mau dikembalikan, sebenarnya kita liat ajah, ada niatan apa enggga, kan gitu, dari pemkabnya untuk menyerahkan, kalau ga tau kapan,berarti itu ga jelas kepala daerahnya." katanya.

Budi menjelaskan, kalau alasannya tidak ada anggran untuk bangun pusat pemerintahan baru terus, lalu sampai kapan, bagaimana nasib kota serang. jangan mikir diri sendiri kabupatennya.
harus mikir kota serang nya juga.

"Masalah aset inikan pemkot sudah 12 tahun menunggu, mau kapan lagi gitu,kan kita semua sama, rakyat indonesia, tentunya punya hak sesuai dengan undang undangnya, seharusnya segera. kalau memang dia (pemkab) mau menyerahkan, tapi karna terbentur dengan anggran, ya niatannya dulu ajah, minimal diniatkan dari sisi anggaran, dianggarkan ga untuk pusat pemerintahan kabupatennya untuk tahun ini, kalau tidak, minimal ditahun ini kan bisa satu dua atau empat opdnya di niatkan di cicil. tidak ujug ujug semua kantor opd kabupaten diserahkan kan, kan itu cukup, yang penting niatan para opd kabupaten ini terhadap kota serang. mau membantu pembangunannya atau tidak. kalau tidak di anggrkan, kan itu seperti apa, yah lucu lucuan gitu, kepengen iyah. tapi ga dikerjakan, namanya keinginan. pasti ada niatan kan gitu." terangnya.

Seharusnya, jelas Budi, pemkab serang harus komunikasi dengan pemkot serang terkait aset aset yang belum terserahkan. ingin atau punya niatan mau menyerahkan aset tersebut pada pemkot termasuk pendopo dan lain lain tidak. dalam arti, jika memang ada niatan menyerahkan, pemkot dapat mengalihakan anggran untuk pembangunan kantor atau sewa kantor untuk yang lainnya. seperti pendidikan dan kesehatan.

"Saya berharap pada bupati serang  (Ratu Tatu Chasanah.Red) dan ketua DPRD yang baru punya rasa gereget mengembalikan aset aset itu pada kota serang se-segera mungkin, karna kami juga dengan PAD dan ketergantungan pada tranfer yang tinggi dikota serang. mereka paham itu yah. kita mempertanyakan untuk puspemkotnya sebenarnya sudah di anggarkan belum,
kalau belum ya berarti ga punya niatan,kapan mau mengembalikannya, wallihua'lam berarti kan ga jelas intinya, dari dprd kota serang nanti kita akan lakukan langkah termasuk semua ketua praksi termasuk pimpinan dprd, kan undang undangnya sudah jelas, selama lima tahun, wajib untuk menyerahkan aset tersebut pada kota serang, nah apapun itukan, tidak ada alasannya, kita akan panggil ketua ketua praksinya termasuk pimpinan dprd yang lain untuk mengambil langkah langkah selanjutnya yang terbaik, karna, mereka harusnya lebih paham lah kekurangan kita jangan artinya mau menang sendiri, harus liat sisinya kota serang juga, ternyata masih membutuhkan lebih dari pada anggaran yang mereka punya sebenarnya. kalau ngomongin ga cukup, mana ada cukup nyalah." jelasnya.

Budi juga berharap pada Walikota Serang Syafrudin juga sama geregetnya, dan mari sama sama, baik Exekutif dan Yudikatif sama dama ngawal masalah aset pemkot serang ini yang belum juga di serahkan dari pemkab serang ini.

Masalah aset ini bisa berlarut larut gini saya juga bingung ini. mau nya apa pemkab, dampanya kan ini sudah jelas, yang ada ini bukannya diserahkan malah disehab oleh pemkab, berartikan ga ada niatannya, bukannya diserahkan malah dibagusin, kepala daerahmya bisa legowolah, ketua DPRD nya saya juga berharap dapat bisa membantu penyelesaian masalah ini, terkait aset, ya harus segera diserahkan lah, tentinya yang baik dan penting, jangan yang bekas bekas pakai malah di kasih ke kita." tandasnya.