Pasalnya, program yang menjadi janji 100 kerja Walikota Serang dan Wakil Walikota Serang dalam menghidupkan Ekonomi Kerakyatan tersebut dinilai tidak sesuai.

"Car free day nya sekarang dipakai untuk jualan dan tidak berfungsi. Saya sepakat dihentikan untuk dievaluasi," kata Sekretaris Komisi I DPRD Kota Serang, Uhen Juhaeni, Selasa, 18/06/2019.

Masih kata Uhen, program ini lebih tepatnya diberhentikan bukan karna keterbatasan anggaran, itu salah namun karena tidak berfungsi.

"kalau melihat anggaran salah banget. Karena program car free day ini belum terlihat progresnya," jelasnya.

Menurutnya, dalam program tersebut yang terlihat itu pedagang yang ada di car free day. Sehingga memindahkan pedagang dari pasar yang terelokasi atau pendatang baru menjadi tempat berjualan.

"Jadi bukan car free day, tapi jadi pasar kaget. Alasan saya bukan kepada anggaran, tapi lebih kepada bagaimana menyiapkan program antar OPD," tegasnya.

Seharusnya, lanjut Uhen, car free day tersebut di dorong bukan saja oleh DLH, akan tetapi semua OPD seperti Dispora, Dishub, Satpol PP dan Perkim.

"OPD nya tidak kreatif, meskinya ada beberapa OPD yang bertanggung jawab. Yang penting adalah lidernya DLH untuk berkoordinasi dengan beberapa OPD. Jual program dong, jangan jual lapak," tandasnya.