Ia menegaskan, untuk setiap warga Indonesia jangan mau dikalahkan oleh teknis administratif, seperti yang terjadi di Luar Negeri.

"Di Indonesia jangan sampai terjadi lagi. Maka itu masyarakat harus berani, menyampaikan suara pilihan di Pemilu 2019," ujar Hasto kepada awak media, saat ditemui di Kantor DPD PDIP Banten, di Kota Serang, Senin (15/4/2019).

Menurut Hasto, hak warga negara untuk memilih harus dijamin, tidak boleh ada yang menghambat apalagi hanya karena persoalan tekhnis. Hasto menilai, bagi mereka yang menghalangi warga negara untuk memilih, merupakan bagian dari pidana pemilu, dan kejahatan demokrasi.

"Maka dari itu kami hari ini sekitar pukul 16.00 WIB sore tadi, seluruh sekjen partai koalisi mendatangi Kantor KPU RI menyampaikan keberatan kami, terkait beberapa hal di luar negeri. Karena kurang siapnya penyelenggara Pemilu 2019," tegasnya.

Hasto juga meminta, kepada KPU dan Bawaslu untuk dapat bekerja sama dengan baik, kalau ada kekurangan bisa diperbaiki bersama-sama.

"Karena bagaimanapun ini pemilu 2019 sangat kompleks. Maka itu, kita sebagai warga Indonesia mari kita awasi dan perbaiki bersama-sama," terangnya.

Dirinya  menghimbau kepada seluruh masyarakat di Indonesia untuk tidak golput, karena pemilu 2019 ini menentukan masa depan bangsa dan negara.

"Kami juga menghimbau masyarakat indonesia untuk tidak Golput. Serta melawan intimidasi, kita lawan politik hoax, mari kita datang ke TPS dengan riang gembira," tegasnya.

Seperti diketahui, dalam Konsolidasi Internal, Partai PDIP tersebut, turut dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri, dan juga beberapa Tokoh Banten lainnya. Seperti, Mantan Gubernur Banten Rano Karno.