Kegiatan mengusung tema "Dengan Semangat kebersamaan, profesionalisme, dan kerja keras. Kita tingkatkan pengabdian sebagai insan koperasi dalam rangka pencapaian tugas pokok, dan fungsi koperasi kartika". Diketahui kegiatan tersebut melibatkan seluruh pengurus dan anggota koperasi, serta dibuka oleh Komandan Korem 064/MY Kolonel Inf Windiyatno.
Turut hadir Ketua Umum Pusat Koperasi Kartika Siliwangi yang diwakili oleh Ketua Bidang Perbendaharaan PNS Asep Romli, Kadis Perindagkop Kota Serang Ahmad Denbela, Ketua Dekopinda Kota Serang yang diwakili oleh Hidayat, Kasi Korem 064/MY, para Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS.
Kolonel Inf Windiyatno mengatakan, Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengurusan Koperasi pada setiap akhir tahun tutup buku. RAT juga menjadi forum tertinggi pengambilan keputusan penting dalam mengembangkan manajemen koperasi secara kelembagaan.
"Seluruh peserta rapat harus dapat berpartisipasi secara proaktif, jujur dan objektif dalam menilai dan mengevaluasi kinerja manajemen pengurus selama ini," ujarnya.
Danrem 064 MW nilai, momentum RAT ini merupakan saat yang tepat bagi Primkop Kartika Maulana Yusuf sebagai titik start untuk melakukan perbaikan, dan penyempurnaan kegiatan usahanya. Sehingga kedepan Primkop Kartika Yusuf dapat menjadi koperasi yang solid dalam membentuk jaringan usaha, sehat modal, sehat usaha, dan sehat manajemen serta mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja Primkop.
"Sumbang saran dari seluruh peserta rapat dalam forum ini, merupakan wujud konkret dari tanggungjawab, dan kepedulian untuk turut serta mewujudkan Primkop Kartika Maulana Yusuf dalam memantapkan fungsi dan perannya sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan prajurit beserta keluarganya," katanya.
Danrem 064/MY berharap, primkop Kartika Maulana Yusuf bisa memanfaatkan berbagai peluang yang ada secara kreatif, dan inovatif. Selain itu. "Perlu melakukan terobosan dalam menjalin kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan dengan sesama gerakan Koperasi, badan usaha, lembaga ekonomi, dan institusi perbankan maupun lembaga keuangan terkait lainnya," katanya, Kolonel Inf Windiyatno menambahkan.
"Namun demikian, hal itu dilakukan sepanjang tidak menyalahi etika bisnis, norma dan ketentuan yang berlaku," tambahnya.