Happy menjelaskan bahwa tugas TP4D yaitu mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya preventif dan persuasif baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing, selain itu TP4D juga memberikan penerangan hukum di lingkungan Instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara.

Kajati mengatakan, TP4D dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir serta melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.

"Kami melakukan pengawalan dan pengamanan tapi bukan untuk bemper, tujuan kami agar pembangunan dirasakan oleh masyarakat," ujar Happy.

Untuk sinergitas antara TP4D dan Pemerintah daerah, dirinya meminta Pemda untuk transparan, namun menurutnya, jika tidak mengajukan permohonan TP4D tidak dapat melakukan pengawalan dimaksud.

Sementara Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi mengapreseasi TP4D yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik di Kabupaten Lebak, sehingga dapat bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan dan program pembangunan.

"Kami merasakan manfaat dengan keberadaan TP4D Lebak," Kata Ade Sumardi.

Untuk diketahui, selama tahun 2018 sudah 8 Organiasi Perangkat Daerah (OPD) Di Kabupaten Lebak yang didampingi oleh TP4D.