Pada kesempatan diskusi ini dihadiri tiga narasumber yakni Dikyanmas KPK Ardinsyah Putra, Koordinator Banten Bersih Gufroni dan Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, serta peserta dari berbagai komunitas dan mahasiswa di Kota Serang.
Dikyanmas KPK Ardiansyah dalam diskusinya mengatakan, jika saat ini peran serta masyarakat penting untuk dilibatkan dalam melakukan pemberantasan korupsi sehingga dapat mempersempit ruang gerak para koruptor untuk bermain.
"KPK sadar peran serta masyarakat sangat tinggi dan sekarang Kita membentuk divisi komunitas, dimana dengan melalui komunitas ini kita bisa menyebarkan gerakan gerakan anti korupsi, hingga ke tingkat seluruh elemen masyarakat," katanya.
Melalui gerakan kampanye ini, tentunya KPK berpikir bagaimana gerakan ini bisa menyentuh ke masyarakat dengan menyuarakan gerakan anti korupsi melalui komunitas komunitas, kendati demikian KPK juga sempat melakukan maping bersama ICW di Riau, Aceh, Banten, Sumatra Utara dan Papua Barat masih ditemukan banyak komuntias yang fiksi.
"Ini menjadi temuan yang menarik karena setelah kita lakukan ada berapa komunitas setelah kita cek ternyata ada komunitas yg fiktif dan pake logo KPK yang tidak jelas dan akhirnya membingungkan Kita, Bakan saat ini, komunitas yang bener-bener itu bisa diitung dengan jari, maka dari itu melalui kolaborasi seperti ini gerakan pencegahan korupsi bisa digaungkan," ungkapnya.
Ditempat yang sama Koordinator Banten Bersih Gufroni mengatakan saat ini Provinsi Banten kasus korupsi selama 4 tahun semakin tinggi jumlah nya ada 112 tersangka dan ini angka kasus paling besar. "Korupsi hari ini tidak hanya ditingkat elit ini sudah menjalar ke tingkat Desa, pasalnya dengan adanya Dana Desa, banyak pekerjaan yang dikerjakan tidak transparan," kata Gufroni.
Sambung Gufroni, jaringan komunitas dan masyarakat harus menjadikan korupsi musuh bersama dengan ini peran masyarakat yang harus terus digalakan. "Pentingnya masyarakat untuk ikut andil dalam memberantas korupsi, sekarang terlihat mati suri karena tidak sedikit masyarakat yang cari aman, untuk itu perlu adanya peningkatan bersama dengan komunitas untuk menggalakan suara anti korupsi," tegasnya.
Sementara itu Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan, peran masyarakat sipil sangat penting untuk menekan ruang gerak para koruptor, lantaran saat ini para pejabat pemerintah di daerah sudah banyak yang menerapkan dinasti dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Jadi kita harus optimis dan aktif melakukan gerakan anti korupsi dan ingin pemerintah bersih dari korupsi, kelompok masyarakat sipil harus proaktif mengupayakan berbagai hal untuk menekan ruang gerak oknum koruptor di pemerintahan Kita," tegasnya.