"Berkaitan dengan berdirinya Bank Banten kami tidak merasa keberatan,hanya saja DPRD dalam kontek yang memiliki hak budget juga memiliki hak fungsi kontrol harus melakukan pengawasan yang betul-betul sefty" ucap Ketua Dewan dalam diskusi saat buka bersama dengan para wartawan.
Lanjut Asep mengatakan, Dirinya pun juga tidak merasa keberatan dengan di akuisisi nya Bank Banten, hanya saja pihaknya meminta agar kepemilikan saham bank tersebut bukan lagi milik PT BGD , melainkan milik pemerintah daerah (Pemda).
"Kami kurang merasa percaya terhadap PT BGD karena selama ini perusahaan tersebut dalam hal usaha apapun selalu rugi dan performent nya kurang bagus, maka dari itu DPRD Banten menekankan agar kepemilikan saham Bank Banten menjadi murni milik pemda.
Lebih lanjut Asep mengatakan, walaupun merasa kurang percaya terhadap perusahaan tersebut, DPRD karna amanat dari RPJMD tahun 2017 harus melalui PT BGD, pihaknya harus menslot anggarannya dari jauh hari, untuk menanggapi permasalahan anggaran yang kemarin tidak terserap dengan benar, diperubahan beliau tinggal menambahkan anggaran untuk akuisisi Bank tersebut.
"Yang penting bank Banten ini terproses dulu melalui perda no 5 tahun 2013 yang diamanatkan pada Bank Banten untuk melakukan proses akuisisi Bank, melakukan uji kitas melakukan konsultan akuntan publik" tegasnya.
Asep menjelaskan, Ketika mengundang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tanggal 28 februari , OJK mengatakan bahwa Banten ketika mengakuisisi Bank pundi memiliki opertuniti keuntungan yang akan diperoleh, karna jika membangun bank dari nol dan merubah posisi Bank menjadi tbk itu cukup mahal.
"PT BGD mengakuisisi Bank Pundi berarti PEMDA yang memiliki bank tbk tersebut hanya tiga daerah,yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten kalau Bank Pundi ini di akuisisi, saya mendengar tanggal sebelas kemarin rapat, pemegang saham pun sudah melakukan mou dan logo juga sudah ditayangkan, alasannya kenapa kemarin Bank Banten tidak kita dorong habis, karna kita juga ingin jelas dulu, kenapa kita harus membeli bank Banten,"Jelasnya
Berkaitan dengan proses akuisisi PT BGD sudah melakukan mou dengan pihak Bank pundi, mengenai hal itu pihak DPRD Banten sudah mengirimkan surat kepada Gubernur Banten selaku eksekutiv dan pemegang saham 99% .
Ojk yang akan menentukan siapa direksi Bank Banten, ada ruang DPRD yang untuk menentukan bagaimana PEMDA ini memiliki saham, karna kebetulan usulan yang sudah masuk ke Bappeda berkaitan dengan perda bank Banten, "kenapa perda bank Banten itu harus kita buat, ketika Bank pundi ini sudah beralih menjadi Bank pembangunan daerah Banten, karena hal itu harus diperkuat melalui perda,"jelasnya.
Lebih lanjut Asep menjelaskan, dari perda tersebut nanti saham kepemilikan PT BGD kita ambil alih menjadi saham pemerintah Propinsi Banten, perda ini konten didalamnya adalah bagaimana kepemilikn saham Kabupaten/Kota , karna jika tidak diperkuat oleh Perda kabupaten atau kota yang memiliki lebih banyak uang, semua saham bisa dimiliki oleh daerah itu sendiri, kenapa Bank BJB itu ada perda, sehingga Propinsi Banten itu tidak bisa memiliki sahamnya lebih dari lima persen, karena perda itu sudah teruji.
"setelah kita undang OJK dan badan anggaran juga merespon terhadap proses akuisisi ternyata Banten melalui PT BGD ini menjadi saham pengendali, berarti prospek dalam pembentukan Bank Banten akan lebih menguntungkan Propinsi Banten, maka dari itu kita perlu dukung pembangunan Bank tersebut, agar co yang ada di Banten bisa kita tarik untuk investasi di Bank Banten, sekaramg tinggal gubernur untu bisa menarik semua Co yang ada di Banten untuk bijak berinvestasi di Bank Banten, dengan Banten memiliki Bank sendiri pasti bisa mengangkat UMKM yang ada di Banten," ujarnya