Asisten Deputi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) Urusan Sumber Daya Kesehatan Hanibal Hamidi mengatakan, pembangunan sanitasi ketersediaan air bersih di desa itu merupakan prioritas pembangunan. Hal itu juga sebuah percepatan pembangunan daerah-daerah tertinggal.

"Ini merupakan kegiatan dari rangkaian yang tidak terputus dari kegiatan dari kebijakan percepatan pembangunan yang dikhususkan kepada daerah daerah tertinggal yaitu desa-desa tertingal berbasis pedesaan,"ungkapnya saat ditemui di lokasi kegiatan, Rabu (24/9).

Kata Hamdi, kebijakan Pembangunan Perdesaan Sehat telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 tahun 2013 Tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal. Selain dapat bertemu dengan mesyarakat langsung, ini juga diharapkan bisa membangkitkan sinergi antara masyarakat dan pemerintah atau instansi terkait untuk pembangunan desa sehat tersebut. Dengan demikian, pembangunan menjadi tanggung jawab semua pihak dan Dinas-Dinas separti Dinas Kesehatan untuk penunjang kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum sebagai pengembang atau pelaksana pembuatan sanitasi dan air bersih. Bahkan, Dinas Pertanian sebagai pengawas ketersediaan pangan di desa-desa tertinggal.

Menurutnya, kegiatan tersebut dimaknai sebagai upaya menunjukkan gambaran faktual kondisi pembangunan kesehatan di daerah tertinggal dengan menghadirkan stakeholder terkait dalam upaya percepatan pembangunan nasional berwawasan kesehatan berbasis perdesaan. Kegiatan ini sebagai bagian dari perwujudan Revolusi Kesehatan di NKRI.

"Target khusus kita di sini adalah mendapatkan fakta lapangan terkait apa yang disebut Lima Pilar Pedesaan Sehat,"tandasnya.