Pasalnya, hingga saat ini masih banyak masyarakat Lebak yang belum paham terkait mekanisme pemilihan calon tunggal dan kolom kosong, sehingga dikhawatirkan minat masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi berkurang.

"Dengan hanya adanya satu paslon ini, Kami minta kepada KPU Lebak untuk lebih tegas dan ekstra keras dalam memyampaikan ke masyarakat bahwa ada dua pilihan yaitu kolom kosong dan calon tunggal dan Kolom Kosong itu sah untuk dicoblos," ujar Hakiki Hakim, Panglima Baju Koko.

Lanjut Kiki, pihaknya meminta penegasan dalam isi dan materi sosialisasi itu memuat dan menjelaskan bahwa Kolom Kosong atau Kotak Kosong itu sah, dan masyarakat ada dua pilihan, karena kemungkinan masyarakat banyak yang tidak mau hadir atau datang ke TPS karena dianggap hanya ada satu pasangan calon.

Selain itu, Hakiki pun meminta agar anggaran untuk pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) yang sudah direncanakan dialihkan untuk biaya sosialisasi, lantaran sebelumnya KPU Lebak telah merencanakan anggaran APK untuk lima pasangan calon.

Sambung Hakiki, berdasarkan keterangan yang disebutkan KPU, saat ini untuk anggaran APK 3 paslon yang tidak terpakai sudah dikembalikan ke Kas daerah sebesar Rp. 2,8 Milyar dan kemudian dialihkan oleh Pemda ke kegiatan yang lain.

"Dan satu paslon (CS-DS) saat ini sedang berproses hukum di PTUN, jika sudah final terkait putusannya ditolak atau tidak, maka Kami meminta kepada KPU Lebak agar anggaran APK yang satu paslon dialihkan ke kagiatan sosialisasi," tukasnya.

Kehadiran belasan komunitas pendukung Kolom Kosong Pilkada Lebak ini disambut baik oleh pihak KPU Lebak, dimana dua komisioner KPU Lebak, Cedin R Nurdin dan Ace Sumirsa Ali menerima audiensi Baju Koko.