Pasalnya, cita-cita kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani akan menjadi pepesan kosong semata, selama pihak asing masih bercokol di Indonesia.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan, bentuk intervensi asing di sektor pertanian di Indonesia seperti terwujud dalam kerangka organisasi perdagangan dunia (WTO) dan Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement-FTA) baik secara regional maupun bilateral.
Selain tercatat sebagai anggota WTO, kata Henry, hingga saat ini Indonesia telah terikat dalam tuju Perjanjian Perdagangan Bebas baik secara regional maupun bilateral.
"Selama kita terikat dalam kerangka perjanjian perdagangan bebas itu, maka selama itu pula keran impor terbuka lebar. Sektor pertanian kita akan lumpuh," kata Henry melalui pers rilis yang diterima Ahmad Sahroji, Senin (8/9/2014).
Menurut Henry, meningkatnya nilai impor pangan sebanyak empat kali lipat, yaitu sebesar US$ 3,34 miliar pada 2003 dan menjadi US$ 14,9 miliar pada 2013, merupakan salah satu faktor penyebab hilangnya 500.000 rumah tangga keluarga tani dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
Semakin banyak masyarakat pedesaan yang tidak tertarik bertani karena alasan kesejahteraan dan tidak atraktif akan sangat berbahaya bagi masa depan pangan di Indonesia.
"Kalau tak ada petani, kita mau makan dari mana? Dari perusahaan agribisnis? Karena berbasis keuntungan, mereka hanya akan memonopoli harga pangan," kata dia.
Henry juga mengemukakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian cukup besar, sekitar 34,6% atau 38,7 juta orang dari total basis angkatan kerja di Indonesia.
Sementara, kontribusi sektor pertanian ke Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 14,43% pada kuartal II 2014. Meski, kontribusi dalam porsi PDB atas dasar harga itu berlaku merosot jika dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya yaitu 15,19%.
"Jadi mendesak kiranya jika kita mengakhiri dominasi asing dan segera mengoptimalkan sektor pertanian sebagai basis pembangunan bangsa," kata Henry.