Demokrasi Ornamen Politik Nasional

detaktangsel.com - EDITORIAL, Demokrasi, demokrasi, demokrasi. Slogan ini ibarat candu bagi kalangan elit politik menghadapi pemilihan umum calon anggota legislatif, 9 April mendatang.

Benarkah demokrasi? tidak, justru cenderung fasis yang dibalut demokrasi. Enggak percaya? Kita ikuti proses perjalanan pesta demokrasi sampai berakhir. Kenapa? Pelajari secara seksama, perilaku mayoritas elit politik yang ingin menjadi wakil rakyat terkesan fasis. Kenapa elit politik cenderung mengaplikasikan politik balas dendam.

Lucu deh, konstitusi kita tidak mengenal istilah oposisi. Eeh, kemarin, saksikan kampanye yang digelar salah satu partai peserta pemilu. Seharusnya panggung politik ini meneteskan ilmu.

Sebaliknya justeru malah membeberkan proses pembodohan. Karena hampir seluruh caleg maupun elit partai mengeksplotir emosi kontituen lewat goyang erotis dan hampir tanpa batas.

Tontonan ini juga disaksikan anak-anak di bawah umur. Kok tega ya katanya caleg itu orang pinter, berpendidikan, dan mengentaskan rakyat dari kebodohan. Lho kok malah tampilkan penyanyi bergoyang ria.

Bingung ada caleg merasa bangga goyang bersama artisan murahan joget abis. Hiiii jijik lihat caleg ini. Untung, dapilnya bukan di wilayahku. Kalau di wilayahku, pasti aku berseru: JANGAN PILIH POLITISI MESUM INI!

Tiba-tiba isu beredar, PKS berceloteh siap jadi oposisi bila Jokowi jadi presiden. Kalau benar, tarik semua gubernur, bupati, walikota asal partai ini dari jabatan publik di pemerintah. Nah itu namanya total oposisi. Klaim partai putih, bersih tidak layak disandang lagi oleh PKS. Sayang pitutur elit politik partai tidak konsisten dan punya integritas.

Seharusnya kalangan caleg dari partai mana pun lebih mengedankan kecerdasan, kedewasaan, dan intektualitas dalam berpolitik lewat panggung politik. Ada penyegaran dan pencerahan terkait pendidikan politik bagi rakyat. Di sisi lain, KPU maupun Panwaslu cuma bisa berkoar-koar lewat media. Aksi politik melepem.

Seperti kampanye pemilu yang sudah-sudah. Posisi KPU dan Panwaslu sangat lemah. Banyak pelanggaran yang terjadi di ranah kampanye dibiarkan berlalu tanpa kesan. Terbukti hampir tidak pernah terjadi kasus pelanggaran sesuai ketetapan dan peraturan berjalan di tempat.

Celah hukum ini dimanfaatkan benar kalangan politisi melakukan manuver dan akrobatik politik melalui panggung kampanye. Bagi-bagi uang terang benderang. Aksi panggung artis yang meliuk-liuk. Ada goyang ngebor, goyang itik, goyang ngakang, dan jenis goyang lainnya.

Bukankah itu jenis pelanggaran yang harus dijatuhi sanksi. Namun, kenapa ada pembiaran dari pihak KPU maupun Panwaslu? Buat apa dibentuk KPU dan Panwaslu kalau tidak bisa berbuat apa-apa terhadap setiap ada pelanggaran kampanye?

Apakah kita diharuskan memaklumi setiap pelanggaran yang terjadi. Atau, kita terima apa adanya yang proses demokrasi berjalan. Inilah indikasi bahwa negeri ini dipimpin sosok fasis. Semua proses politik berlangsung menurut kehendak masing-masing.

Lalu, buat apa kita menggelorakan semangat demokrasi bila kita membiarkan dan menoleransi setiap pelanggaran yang mencederai demokrasi? Lucu bin aneh.

Jujur, napas demokrasi di negeri ini sudah ngos-ngosan. Minum suplemen, vitamin, dan jamu penambah gairah ternyata tidak mampu mendongkrak semangat tempur. Sebaliknya malah kehilangan kendali dan daya tempur.

Demokrasi hanya sekadar ornamen politik nasional. Pesta demokrasi pun berubah menjadi pesta hura-hura. Ini bukan persoalan bahwa negeri ini masih dalam masa transisi demokrasi. Persoalannya tidak ada kemauan politik dari semua unsur elemen masyarakat untuk menegakkan demokrasi.

« August 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Go to top