Items filtered by date: Wednesday, 19 June 2019
Empat Raperda Disetujui DPRD dan Bupati
detakbanten.com TIGARAKSA -- Bupati Tangerang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, menyetujui empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Salah satu Raperda yang disetujui tersebut ialah Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, diharapkan Peraturan Daerah (Perda) tersebut dapat meningkatkan retribusi daerah.
Pemkab Akan Lakukan Rotasi dan Mutasi Pegawai
detakbanten.com TIGARAKSA -- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang, menyebut bila Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dalam waktu dekat akan melakukan rotasi dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dijajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Disisi lain, wakil rakyat diwilayah ini meminta rotasi dan mutasi di OPD pelayanan dapat maksimal.
Jalin Silaturahmi, PGRI Gelar Halal Bihalal
detakbanten.com Tigaraksa -- Memanfaatkan momentum lebaran Idul Fitri 1440 H, keluarga Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Tangerang menggelar halal bihalal tingkat Kabupaten Tangerang yang di gelar di Masjid Agung Al Amjad Puspemkab. Tangerang. Selasa, (18/6/2019).
Tempat Hiburan Malam di Kota Serang Kembali Beroperasi, Subadri Akan Tindak Tegas
detakbanten.com, KOTA SERANG - Meskipun sudah dilakukan penyegelan oleh Pemerintah kota (Pemkot) Serang, tempat hiburan malam di beberapa lokasi sudah mulai kembali beroperasi. Diantaranya yaitu Concept Legok, Royal, dan Warung Remang di tugu Selamat Datang telah kembali beroperasi.
Uhen Juhaeni: Program Car Free Day Dihentikan Bukan Lantaran Tiada Anggaran, Tapi Progresnya Tidak Terlihat
detakbanten.com SERANG - Rencana Walikota Serang yang akan menganggakan kembali Program Car Free Day pada APBD Perubahan 2019 yang selama ini tidak berjalan dengan alasan ketiadaan anggaran, rupanya harus ditinjau kembali.
Sekjen FKMTI : Aneh, Di Tangsel, Ingin Informasi Kepastian Atas Hak Tanah Sendiri Dibuat Ribet
detakbanten.com SERANG - Meskipun Presiden Jokowi telah pemerintah kan jajarannya untuk segera menyelesaikan permasalahan tanah antara tanah rakyat dengan konglomerat maupun pemerintah secepatnya, namun kenyataannya masih belum didukung sepenuhnya oleh aparat Birokrasi dan jajaran pemerintah daerah.